Mensos Risma Mengakui Tidak Tahu Surat Gubernur Anies Perihal Data Danda Bansos

Berita Baru, Jakarta – Tri Rismaharini mengaku tidak tahu mengenai surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal data ganda bantuan sosial (bansos) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang perlu diverifikasi dan divalidasi.

“Saya enggak tahu persis surat yang disampaikan DKI,” ujar Menteri Sosial Risma dalam konferensi pers di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (3/8).

Meski demikian, Mensos Risma membenarkan adanya permintaan dari Provinsi DKI Jakarta untuk penyaluran BST lewat bank daerah.

Namun, ungkap Risma, penyaluran melalui bank daerah memerlukan waktu 1-1,5 bulan sehingga kemungkinan salur bansos tidak bisa serentak.

“Kemudian kita tawarkan ke bank lain, dan demikian pula. Akhirnya kita putuskan disalurkan melalui PT POS Indonesia,” ujarnya.

Risma pun memastikan akan membantu perbaikan data penerima bansos di DKI yang menurutnya baru 40 persen. Risma juga memastikan penyaluran BST sudah mencapai 95 persen.

Sementara bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai untuk di Pulau Jawa sebanyak 89 persen.

Diketahui, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menemukan 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19.

Menyikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta validasi data penerima bansos.

Menurut Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari ada data dobel sebanyak 99.450 KPM dengan data dari Kementerian Sosial.

Sehingga Pemprov DKI tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data.

Gubernur Anies, kata dia, sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address.