Menkeu: Pemerintah Komitmen APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan COVID-19 dan PEN.

Defisit APBN dan Keseimbangan Primer menurun, masing-masing dari Rp144,2 triliun dan Rp65,8 trliun di Maret 2021 menjadi Rp138,1 triliun dan Rp36,4 triliun di April 2021. Pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan, meski demikian volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai.

Menkeu menambahkan, sampai dengan akhir April 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp410,1 triliun atau 34,8 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp416,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp6,6 triliun, sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB I yang mencapai Rp108,43 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp68,83 triliun dan SBSN sebesar Rp39,59 triliun.

“Terdapat SILPA per 30 April 2021 sebesar Rp254,19 triliun sebagai buffer, karena kebutuhan belanja dan pembiayaan yang cukup besar di bulan Mei 2021, sementara penerbitan SBN melalui lelang tidak dilakukan selama libur Lebaran,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Selasa (25/5).

Menurutnya, stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

“Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menkeu.