Meneguhkan Diplomasi Inklusif: Peran Pemda dalam Diplomasi Pasifik Selatan

Meneguhkan Diplomasi Inklusif:
Peran Pemda dalam Diplomasi Pasifik Selatan

Velix V Wanggai
(Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan – BAPPENAS)

Beritabaru.co, Opini. – “Diplomacy is Inclusive“, kalimat pendek penuh makna yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Sangatlah relevan untuk mendefinisikan Diplomacy is Inclusive sebagai pendekatan baru dari Marsudi Doctrine dalam diskursus politik luar negeri Indonesia kekinian.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri kembali menegaskan, “Diplomacy is no longer dominated by the work of diplomats. Each and every one of us, one by one, grow and move together to all corners of the world, bringing with us Indonesia’s good name” (9 Januari 2019).

Rangkaian kalimat itu, memberikan pesan kepada kita bahwa semua warga negara adalah diplomat yang mengawal kepentingan nasional, membentuk citra positif negara dan menjalankan janji Konstitusi.

Mengurai 6 Misi Polugri 2005-2025

Amanat konstitusi kita meletakkan fondasi, sekaligus visi kita untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ada 6 agenda utama yang kita pedomani selama perjalanan pembangunan sejak 2005 hingga 2025 ke depan.

Pertama, peranan hubungan luar negeri melalui optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis.

Kedua, kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri yang terus ditingkatkan. Harapannya, Indonesia dapat mencegah timbulnya pertentangan yang terlalu tajam di antara negara-negara yang berbeda ideologi dan kepentingan yang tidak mengancam keamanan internasional serta mencegah munculnya kekuatan yang terlalu bersifat hegemonik-unilateralistik di dunia.

Sedangkan ketiga, menjaga kepentingan nasional dengan peningkatan kualitas diplomasi di fora (forum) internasional dalam menjaga upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam.

Sementara itu, misi keempat adalah perhatian ke komunitas ASEAN. Kelima, peran Indonesia dalam pemeliharaan dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antarnegara maupun antarmasyarakat dunia. Terakhir, keenam, misi untuk penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktor-aktor negara dan aktor-aktor nonnegara dalam hubungan luar negeri.

Di era yang penuh ketidakpastian ini, 6 misi polugri ini tentu saja beradaptasi dengan lingkungan strategis yang terjadi dan ke depan. Kehadiran Belt and Road Initiative (BRI), ide Indo-Pacific, munculnya a new cold war di Pasifik menjadi fenomena yang harus diantisipasi oleh Indonesia.

Termasuk dalam konteks membaca teater Pasifik Selatan dewasa ini. Mau tidak mau, Indonesia perlu untuk deepening engagement di kawasan Pasifik Selatan dengan gaya yang lebih substantial, model “Pacific Way“.

Pemerintah Daerah dalam Diplomasi Pasifik Selatan

Keenam misi besar itu merupakan agenda Indonesia dalam memainkan posisi dan peran Indonesia di panggung global.

Ketika kita menengok “beyond” kawasan Timur Indonesia, Indonesia memiliki agenda penting untuk memperkuat engagement di kawasan Pasifik Selatan. Ada 2 kepentingan yang saling bertemu antara kebijakan Indonesia “Look East Diplomacy” dan negara-negara Pasifik Selatan yang berupaya membangun “Look North Diplomacy“.

Fiji dan PNG misalnya, mengubah orientasi politik luar negeri yang selama dibawah pengaruh Australia menuju penguatan hubungan dengan kawasan the North, seperti Indonesia dan China. Apalagi dewasa ini terjadi “a new cold war” antara China dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan.

Pentingnya bagi Indonesia untuk memposisikan peran Indonesia di kawasan Pasifik di tengah persaingan Amerika dan China. Syukur, dalam 4 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo terlihat aktif dalam memperkuat diplomasi dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Presiden Joko Widodo menerima Presiden Nauru, Presiden Palau, Presiden Mikronesia dan bertemu dengan Perdana Menteri Solomon Islands. Terakhir, pemerintah Indonesia telah berhasil dalam menggelar the Indonesia – South Pacific Forum, the Indo-Pacific Maritim Dialogue dan beberapa forum bilateral lainnya.

Sejalan dengan semangat Diplomacy is Inclusive, ada topik penting yang perlu kita letakkan Daerah-Daerah di kawasan Timur Indonesia sebagai aktor-aktor baru yang melengkapi diplomasi Indonesia ke kawasan Pasifik Selatan. Lanskap peran baru Daerah ini sejalan dengan visi besar Indonesia-sentris yang mendorong outward looking pengembangan perbatasan negara. Dalam situasi ini, kita perlu mendesain posisi, peran dan platform apa yang bisa dijalankan oleh Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, maupun Sulawesi Utara.

Dalam 2 minggu terakhir mengunjungi Papua dan Papua Barat, terekam sejumlah ide menarik yang perlu kita desain ulang sejalan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri perihal kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Daerah.

Ketika dialog dengan Bupati Fakfak, Papua Barat, Mohammad Uswanas, berpandangan bahwa Kawasan Timur Indonesia akan menjadi centre of gravity dalam lanskap baru Asia Pasifik, terutama bagi Pasifik Selatan. Pulau Papua harus diletakkan sebagai pintu gerbang Indonesia di hadapan Pasifik (29 Juni 2019). Dalam tarikan sejarah, Daerah-daerah di KTI sebenarnya telah menjalin ikatan kultural dengan kawasan Pasifik Selatan, baik dari NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Hal itu diakui oleh Presiden Federasi Mikronesia, Pieter M. Cristian yang mengakui masih keturunan generasi ketiga dari Maluku. Ketika Presiden Mikronesia ke Ambon pada 20 Juli 2018, ia mengakui asal usul leluhurnya berasal dari Negeri Haria Kabupaten Maluku Tengah, keturunan ketiga dari Marga Souisa. Ini menandakan bahwa cultural journey from the East to kawasan Pasifik dapat menjadi salah satu agenda strategis ke depan.

Sport affairs juga menjadi agenda terobosan menarik. Di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi pada 21 Juni 2019 di Jayapura, seorang anggota DPRP Papua mengusulkan agar Pemerintah perlu mendorong Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pacific Games atau single event di kawasan Pasifik Selatan. Dengan hadirnya Stadion Papua Bangkit yang diklasifikasi sebagai stadion terbaik II di Indonesia setelah Stadion Gelora Bung Karno (GBK), maka diplomasi olahraga dapat menembus sekat perbedaan. Pesan pentingnya, Pemerintah menaruh perhatian penting untuk memajukan Papua melalui olahraga.

Belum lagi topik yang kita bahas adalah diplomasi ekonomi. Salah satunya supply beras Merauke ke Papua Nugini dan negara-negara lainnya. Diplomasi kemitraan (partnership diplomacy) yang telah dibangun dengan PNG dan beberapa kerjasama pembangunan dengan sejumlah negara menjadi pedoman yang perlu kita terjemahkan secara holistik. Kita perlu juga memahami visi Blue Pacific, ide Pacific regionalism, dan kepentingan regional Pasifik Selatan yang selalu diangkat dalam PIF Communique dalam beberapa tahun ini. Poin-poin dari perbagai Communique menjadi bahan input bagi Daerah-Daerah di KTI untuk menjalin kerjasama luar negeri.

Defining One Family

Sebagai satu keluarga, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merangkaikan, “Indonesians and the people in countries of the South Pacific belong to one family. We call the Pacific Ocean our home. And our cooperation in developing the South Pacific will define the future that we want to create together for our next generation (21 Maret 2019).

Akhirnya, saatnya memperkuat dan mengembangkan peran daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai ‘warriors of Indonesia’s diplomacy‘.

Di titik inilah, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengemas dengan apik diplomasi inklusif. Pacific Exposition 2019 yang digelar pada 11-14 Juli di Auckland, NZ, yang diikuti 19 negara di kawasan Pasifik dan keterlibatan Daerah-Daerah di KTI merupakan terobosan strategis dalam memaknai diplomasi inklusif.