Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Mahfud MD Wanti-Wanti TNI-Polri Jaga Kerawanan Pemilu 2024
Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rapim TNI-Polri 2023, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (8/2). (Foto: Instagram @mohmahfudmd)

Mahfud MD Wanti-Wanti TNI-Polri Jaga Kerawanan Pemilu 2024



Berita Baru, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menghimbau agar TNI-Polri bersinergi menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga ancaman kerawanan-kerawanan dalam Pemilu 2024.

“Dalam acara Rapim TNI-Polri ini, saya juga menghimbau tugas-tugas dalam menjaga ancaman kerawanan-kerawanan dalam Pemilu. Selain itu, kami mengidentifikasi ada 12 jenis kecurangan dalam Pemilu,” tulis Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (8/2).

Dalam acara Rapim TNI-Polri 2023 yang digelar secara tertutup, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku kembali menyampaikan terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024. 

“Saya kembali sampaikan bahwa Pemilu menurut pemerintah itu pasti jadi, dan harus diselenggarakan pada 2024, itu jelas perintahnya,” ujarnya.

“Saya pastikan, bahwa Presiden melalui rapat-rapat kabinet yang dipimpin Presiden sendiri dan disimulasikan Presiden sendiri bersama kami, Pemilu itu dilaksanakan tahun 2024,” tegas Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menuturkan bahwa pilihan-pilihan tanggal dalam tahapan pemilu itu merupakan pilihan Presiden, dan didiskusikan dengan KPU dan DPR.

“Pemerintah sudah menghitung semua, biaya juga sudah dipastikan disediakan pemerintah,” katanya.

Diketahui, Rapim TNI-Polri 2023 itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Selain itu, juga turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasaetyo.

Dalam jumpa persnya, Presiden Jokowi juga menekankan agar TNI-Polri menjalankan tugasnya menjaga kondusifitas tahun politik. “Dan tidak ikut dalam politik praktis,” tegas Presiden.