LBH Semarang Ungkap Dampak Buruk Proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak

Berita Baru, Semarang – Proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) kembali menuai sorotan. Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (20/11/2024), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang membeberkan lima poin penting yang perlu diketahui masyarakat Jawa Tengah terkait dampak dari mega proyek senilai Rp15 triliun ini.

Proyek yang menggabungkan jalan tol dan tanggul ini sebelumnya menuai kritik karena penggunaan 10 juta bambu sebagai material urukan, serta dokumen lingkungan yang dinilai tidak spesifik. LBH Semarang bersama koalisi Maleh Dadi Segoro menyoroti berbagai dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang telah terjadi.

Salah satu dampak yang disoroti adalah hilangnya 46 hektar mangrove dewasa di wilayah proyek. “Mangrove membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berfungsi sebagai tanggul alami pesisir serta habitat biota laut seperti ikan, kepiting, dan rajungan. Kehilangannya merusak ekosistem dan sumber penghidupan nelayan,” ungkap LBH Semarang.

Perubahan arus laut akibat proyek ini juga disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya banjir rob di pesisir Demak selama dua tahun terakhir. “Warga Demak, terutama di Bedono dan Timbulsloko, kini harus menghadapi rob yang makin meluas dan dalam. Hal ini memicu gelombang pengungsi ekologis dan menghancurkan mata pencaharian warga,” tambah LBH.

Kasus korupsi yang melibatkan “Wanita Emas,” Hasnaeni Moein, menjadi bukti nyata kerugian negara dalam proyek ini. “Korupsi sebesar Rp2,5 triliun dalam proyek TTLSD adalah puncak gunung es. Dalam proyek besar seperti ini, rakyat kecil hanya mendapat bagian sebagai buruh kasar, sementara keuntungan besar dinikmati segelintir elite,” kritik LBH Semarang.

Dampak lain dari proyek TTLSD adalah terhalangnya akses nelayan kecil di Semarang menuju laut. “Nelayan di Tambakrejo, Tambak Lorok, hingga Terboyo Wetan kini harus melaut lebih jauh, bersaing dengan kapal besar. Pendapatan nelayan anjlok, dari rata-rata Rp150 ribu menjadi hanya Rp50 ribu per hari,” ujar seorang nelayan yang meminta namanya dirahasiakan.

Penutupan beberapa jalur sungai untuk pembangunan tanggul berisiko menciptakan kolam retensi besar yang dikhawatirkan menjadi comberan. “Kondisi daerah aliran sungai Semarang buruk, dan area hijau hanya sekitar lima persen. Tanpa pengelolaan yang baik, air hujan akan menggenangi kota seperti banjir besar tahun lalu,” jelas LBH Semarang.

LBH Semarang mendesak pemerintah untuk transparan dalam pelaksanaan proyek TTLSD, serta mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. “Kami meminta masyarakat untuk terus mengawasi proyek ini dan menuntut solusi yang lebih berkelanjutan,” tutup pernyataan mereka.

Proyek TTLSD yang diharapkan menjadi solusi untuk masalah banjir di Semarang justru menimbulkan kekhawatiran besar. Hingga kini, warga dan berbagai kelompok masyarakat menunggu respons pemerintah atas kritik yang terus mengalir.