Koalisi Masyarakat Sipil Kutuk Penembakan Brutal di Papua Tengah yang Tewaskan 3 Warga Sipil

Berita Baru, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengutuk keras insiden penembakan di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada 16 Juli 2024. Penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota gabungan militer dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri Raider Khusus 753/Arga Vira Tama ini menewaskan tiga warga sipil dan melukai beberapa lainnya.

Insiden bermula saat pengejaran terhadap Terinus Enembuni, petinggi TPNPB-OPM, oleh Satgas Yonif Raider Khusus 753/AVT di kampung Karubate sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Tembakan yang dilancarkan militer melukai kaki, kepala, dan badan Terinus, namun ia berhasil melarikan diri. Sayangnya, penembakan tersebut menyebabkan tiga warga sipil non-kombatan, yaitu Sonda Wonda (petani), Tonda Wanimbo (Kepala Desa Kolame), dan Dominus Enumbi, meninggal dunia.

“Penggunaan senjata api tersebut dilakukan di wilayah pemukiman warga. Koalisi menilai tindakan tersebut sangat gegabah, ceroboh, dan tidak terukur serta merupakan pelanggaran hak hidup dan rasa aman yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, UU HAM, serta berbagai konvensi yang telah diratifikasi Indonesia,” ujar Koalisi dalam pernyataannya pada Sabtu (20/7/2024).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan sebelumnya menyatakan bahwa saat penangkapan terjadi baku tembak yang menyebabkan ketiga korban meninggal dunia. Namun, Koalisi menilai klaim tersebut dilakukan secara sepihak tanpa investigasi dan bukti yang memadai, serta mencurigai adanya upaya untuk mengaburkan masalah dan membebaskan prajurit TNI dari hukuman.

Situasi di Papua menjadi mencekam setelah insiden ini, dengan masyarakat melakukan aksi pembakaran kendaraan militer di wilayah Distrik Mulia sebagai bentuk protes. Koalisi mencatat bahwa sejak Januari hingga Juli 2024, 1837 personil telah diterjunkan ke Papua, dan banyaknya jumlah personil berbanding lurus dengan meningkatnya konflik. Dalam periode tersebut, telah terjadi 24 peristiwa kekerasan yang menyebabkan 12 korban meninggal dunia, 22 korban luka-luka, dan 95 orang ditangkap.

Koalisi menegaskan bahwa pendekatan keamanan yang diterapkan di Papua tidak akan mampu menjawab akar permasalahan di wilayah tersebut. “Situasi HAM di Papua tak kunjung membaik. Peristiwa ini merupakan ekses buruk dari pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan di Papua yang berimplikasi pada meluasnya eskalasi konflik dan pelanggaran HAM serta menimbulkan kerugian materil dan imateril pada orang Papua asli,” tambah Koalisi.

Dalam surat terbuka ini, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua dan lebih mengedepankan dialog setara. Mereka juga meminta Presiden untuk menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik dari Papua, memerintahkan penyelidikan dan penyidikan transparan atas insiden penembakan, serta memastikan para tersangka dari TNI diadili di peradilan umum.

“Komnas HAM secara proaktif melakukan penyelidikan serta pemantauan atas terjadinya pelanggaran HAM di peristiwa ini. LPSK juga harus aktif memberikan jaminan perlindungan dan rehabilitasi kepada keluarga korban sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Koalisi.