Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Kekhawatiran Revisi UU TNI

Berita Baru, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Setara Institute, KontraS, PBHI, hingga Elsam, melakukan audiensi dengan PDI Perjuangan (PDIP) untuk membahas Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dalam audiensi ini, PDIP diwakili oleh Tubagus Hasanuddin, Andi Widjajanto, dan Andreas Hugo Pareira. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan, “Maksud tujuan audiensi kami pada hari ini yaitu terkait dengan Revisi UU TNI. Menurut kami, terkait draft tersebut terdapat beberapa hal yang secara substansi dapat melemahkan demokrasi dan juga menghambat kemajuan HAM di Indonesia.”

Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, menyampaikan kekhawatiran koalisi masyarakat sipil bahwa selalu ada UU terkait militer yang disahkan pada setiap akhir periode DPR.

“Yang jadi pertanyaan adalah di akhir 2024 periode ini kira-kira apa yang mau disahkan oleh DPR? Itu yang kemudian kenapa kami was-was masyarakat sipil, karena kita menanti nih akhir periode DPR kira-kira akan mengesahkan apa,” ujarnya.

Wahyudi juga menyoroti bahwa pembahasan Revisi UU TNI terkesan buru-buru dibahas pada periode saat ini. “Secara proses, ini seperti diburu-buru, karena kan DPR akan segera berakhir pada 30 September 2024. Sementara masa sidang tinggal tersisa satu kali masa sidang itu, kan. Jadi, apakah itu memungkinkan untuk bisa membahas secara komprehensif sejumlah persoalan terkait dengan implementasi UU TNI?” tambahnya.

Ia berpendapat bahwa lebih baik Revisi UU TNI dibahas pada masa DPR periode baru, bukan justru diajukan kepada DPR yang akan segera berakhir masa jabatannya. “Yang semestinya secara moral menghindari usul inisiatif pembahasan RUU baru,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan apresiasinya kepada koalisi masyarakat sipil. “Yang paling penting kami akan mendengar pendapat publik dan hari ini terima kasih dari masyarakat sipil serta mewakili masyarakat pada umumnya,” katanya.

Namun, TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa hal ini perlu disampaikan ke fraksi-fraksi lain di DPR. “Tetapi perlu diingat, saya kira apa yang disampaikan beliau-beliau sudah ada kesepahaman ya, tetapi juga di DPR sistem kerja kami tidak bisa mendengarkan satu ide dari satu fraksi. Jadi, ya ide yang bagus ini tolong disampaikan juga kepada fraksi yang lain,” ucapnya.