KLHK Tegaskan Komitmen untuk Keadilan Pengelolaan Lahan Melalui Perhutanan Sosial

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Workshop Sinergi Perhutanan Sosial dengan tema “Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan kepada Masyarakat“, Kamis (20/06/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki agenda Perhutanan Sosial.

Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir 2014, Perhutanan Sosial telah menjadi prioritas nasional. Program ini merupakan evolusi yang bertahap dalam upaya negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

“Suatu proses yang tidak mudah kita rasakan bersama, bahu membahu untuk mewujudkan akses kelola hutan, yang ketika awal kegiatan ini, saya tahu persis banyak diinisiasi oleh para aktivis dan berproses kemudian serta diartikulasikan dalam kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk kebijakan pemerintah yang kita sebut Perhutanan Sosial,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan sambutan dalam kesempatan itu.

Diskusi intensif antara pemerintah dan para aktivis pada masa transisi pemerintahan tahun 2014 menghasilkan target akses kelola hutan sosial sebesar 12,7 juta hektar. “Artinya, konfigurasi 12,7 juta hektar itu akan membuat perbandingan akses kelola hutan dari sekitar hanya kurang dari 4% akses kelola bagi masyarakat sampai dengan Tahun 2014, bisa menjadi 30-35% akses kelola, termasuk dengan redistribusi dari kawasan hutan 4,1 juta ha,” terang Siti Nurbaya.

Secara realistis, proyeksi penyelesaian perhutanan sosial diharapkan mencapai 8 juta hektar hingga akhir 2024 dan saat ini telah mencapai lebih dari 7,08 juta hektar. Hingga Mei 2024, program Perhutanan Sosial telah mencapai 7,08 juta hektar, melibatkan 1,3 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Siti Nurbaya menegaskan bahwa Perhutanan Sosial bukan hanya tentang pemberian akses kelola hutan, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesempatan berusaha, termasuk akses permodalan dan pasar. “Karena targetnya yaitu better farming, better business dan better living,” ujarnya.

Saat ini, telah terbentuk 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengelola dan memanfaatkan potensi hutan. Nilai Transaksi Ekonomi KUPS pada tahun 2023 mencapai Rp. 1,13 triliun, melampaui target Rp. 1 triliun. Target nilai ekonomi tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp. 1,5 triliun.

Dampak perhutanan sosial juga terlihat pada peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM) dan kajian dari berbagai universitas dan lembaga menunjukkan peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan tutupan lahan.

Menteri Siti mengucapkan terima kasih kepada semua pelaku, masyarakat, dan para aktivis pendamping atas capaian program ini. “Untuk capaian itu semua, saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua pelaku khususnya di tingkat tapak, seluruh masyarakat dan para aktivis pendamping,” ungkapnya.