KISIP 2024: Bahas Strategi Mengamankan Demokrasi dari Ancaman Disinformasi
Berita Baru, Jakarta – Konferensi Ilmu Sosial dan Politik (KISIP) 2024 sukses digelar di Jakarta pada 17-18 Januari 2024, dengan fokus pada upaya mengamankan demokrasi melalui respons beragam terhadap disinformasi pemilihan umum. Keterlibatan bersama dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Google Indonesia, dan Safer Internet Lab (SAIL), menjadikan acara ini momentum untuk mendiskusikan dan merancang strategi mengatasi tantangan disinformasi.
Direktur Eksekutif Bidang Riset, CSIS Indonesia, Shafiah Muhibat, mengungkapkan pada Pemilu kali ini iperkirakan akan terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam misinformasi yang berkaitan dengan Pemilu
“Terutama karena lebih dari 65% pemilih, terutama dari Generasi Z dan Milenial, mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka,” ujar Shafiah.
Pada hari pertama konferensi, sesi pleno menyoroti tanggapan beragam terhadap disinformasi pemilihan melalui sudut pandang konsumsi dan penyebaran publik, pelaku disinformasi, serta implementasi intervensi.
Peneliti CSIS Indonesia, Noory Okthariza, menekankan pentingnya evaluasi pemilihan 2019 dan diskusi online terkini untuk memahami risiko dan struktur disinformasi dalam pemilihan 2024.
“Sangat penting menangani tantangan beragam misinformasi di platform media sosial, mencakup aspek teknologi hingga politik dan hukum,” kata Okthariza.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyampaikan, “87% masyarakat dari negara yang akan menyelenggarakan pemilu pada 2024 percaya bahwa disinformasi telah berdampak pada kondisi politik di negaranya, dan hal ini perlu diantisipasi.”
Dalam upaya melawan disinformasi, Patria menekankan peningkatan literasi digital, patroli siber 24 jam, dan menyediakan data kepada Polri. “Oleh karena itu, acara hari ini (KISIP 2024) sangat penting, sebagai bagian dari perang melawan disinformasi menjelang pemilihan 2024,” ujar Patria.
Acara ini juga dihadiri sejumlah pembicara terkemuka, antara lain Staf Ahli Regulasi untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU RI); Bawaslu Indonesia; serta perwakilan dari Google Indonesia dan Meta Indonesia.