Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menyambut baik kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika yang membolehkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar jadi tentara. Menurut dia, kebijakan Andika itu sudah benar dan patut didukung.

“Terkait pernyataan Panglima TNI mengenai persoalan dasar hukum keturunan anggota PKI mengikuti seleksi Prajurit TNI , menurut saya sudah benar,” kata politisi senior PDI Perjuangan ini melalui keterangan tertulis, Kamis (31/3).

Menurutnya, persoalan pendaftar seleksi TNI dari keturunan organisasi terlarang seperti PKI atau organisasi radikal lainnya tak perlu diperdebatkan terlalu panjang.

Dia menegaskan bahwa syarat perekrutan anggota TNI seharusnya tidak mengacu kepada leluhurnya. Jika ada calon pendaftar yang keturunan mantan anggota PKI, maka idealnya tidak jadi persoalan yang penting menyatakan setia pada NKRI dan UUD 1945.

“Syarat tersebut mengikat pada pendaftar, bukan mengikat leluhurnya leluhurnya, jadi pendaftarnyalah yang harus dibuktikan bahwa dia setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD RI 1945,” kata Hasanuddin.

Terpisah, anggota Komisi I DPR dari fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi juga tidak mempersoalkan sikap Andika Perkasa yang membolehkan anak cucu keturunan mantan anggota PKI dibolehkan mendaftar sebagai tentara.

“Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima,” kata Bobby saat dimintai tanggapan, Kamis (31/3).

Akan tetapi, Bobby menyoroti rencana Andika menghapus tes renang. Menurutnya, langkah tersebut akan menambah biaya pelatihan renang bagi prajurit TNI terpilih yang tidak bisa berenang.

Bobby menilai berenang adalah kemampuan fisik dasar bagi calon anggota TNI. Oleh karena itu, dia menganggap sebaiknya tes renang tidak dihapus.

“Prajurit [TNI] kan harus siap perang di segala medan, dan keahlian renang bukan soal pemerataan kesempatan tapi soal kemampuan fisik dasar prajurit, yang akan menambah biaya pelatihan dan tambahan waktu,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus sejumlah syarat dalam proses seleksi penerimaan prajurit, baik taruna, perwira, bintara, hingga tamtama. Tes renang dan akademik dihapus dalam seleksi penerimaan TNI hingga keturunan anggota PKI boleh mengikuti seleksi.

Hal itu diputuskan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI Tahun Anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika, Rabu (30/3).

Komnas HAM menyambut baik jika TNI tidak melarang anak cucu mantan anggota PKI boleh ikut seleksi.