Ketua PBNU Menilai Program Kartu Prakerja Banyak Mudaratnya

Berita Baru, Jakarta — Diluncukannya program Kartu Prakerja mendapat kritik dari sejumlah pihak. Program yang dianggarkan sebesar Rp20 triliun itu, Rp5,6 triliun di antaranya dikhusukan bagi pelatihan daring dinilai tidak tepat sasaran.

Di masa pandemi Covid-19, pelatihan berbasis daring bagi PHK dianggap salah kaprah. Kritik itu, salah satunya datang dari Azizuddin Abdurrahman yang merupakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pria yang akrab disapa Gus Aiz ini meminta program tersebut harus segera dibatalkan untuk kemudian dilakukan pengkajian ulang.

“Program Kartu Prakerja ini menjadi madarat dan subhat di tangan orang-orang yang tidak tepat, mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi,” kata Guz Aiz pada Senin (20/4), dikutip dari rmol.com.

Guz Aiz menerangkan bahwa program tersebut berpotensi disalahgunakan demi kepentingan. Bahkan bisa memberi dampak yang merugikan bagi masyarakat Indonesia.

“Sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi dikelola secara arogan dan keminter,” terangnya.

Bagi Guz Aiz, apa yang dirancang dan digarap oleh tim Kartu Prakerja tidak jauh beda dengan startup yang lain, seperti unicorn, decacorn dan sejenisnya.

“Program ini penuh conflict interrest yang menelan biaya rakyat puluhan trilliun, dan hanya berputar di segelintir orang. Sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user, penerima pra-kerja dan dijadikan objek.”

Cucu dari pendiri NU itu juga menilai program tersebut hanya mengejar value dari bisnis teknologi, yang mungkin saja disalahgunakan bagi kepentingan politik. Selebihnya, Gus Aiz meminta masyarakat dengan cermat mengawasi program tersebut.

“Seharusnya ada upaya yang lebih beradab, kemanusian harus selalu hadir mengontrol kemajuan teknologi, bukan sebaliknya. Apalagi hanya dikendalikan oleh segelintir orang,” tegasnya.

“Menghadapi beratnya situasi di tengah pendemik Covid-19 akan hanya semakin menjadi musibah karena ulah-ulah segelintir orang khususnya para pemimpin pengambil kebijakan yang tidak memiliki tanggung jawab atas rakyat dan kemanusiaan,” pungkasnya.