Kesenjangan Ekonomi Semakin Membesar di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial di Indonesia semakin meningkat, dengan orang-orang kaya semakin kaya sementara kelompok miskin tertinggal.

Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah, menyatakan bahwa meskipun KPPU telah berdiri selama 23 tahun, masih ada banyak kebijakan pemerintah yang tidak mendukung persaingan usaha yang adil.

Menurut Afif, pelaku usaha besar dan dominan memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Prinsip persaingan usaha belum menjadi prioritas utama dalam pembuatan kebijakan di negara ini. Padahal, kebijakan ini merupakan kunci dan landasan utama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Afif.

Afif menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kekayaan 10 persen orang kaya di Indonesia jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada 40 persen orang miskin di Indonesia, yang merupakan fakta yang mengkhawatirkan bagi semua orang.

Afif juga menyoroti bahwa kesenjangan ekonomi semakin membesar sejak masa pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti ancaman krisis pangan global, oligarki, dan aksi merger dan akuisisi lintas negara.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen. Meskipun naik secara tipis dari 9,54 persen pada Maret 2022.

Mahfud juga mengutip data indeks gini ratio Indonesia sebagai pengukuran kesenjangan ekonomi. Menurutnya, semakin rendah indeks gini ratio, semakin baik. Pada semester II 2022 (September), indeks gini ratio Indonesia mencapai 0,381, menunjukkan kesenjangan antara jumlah orang kaya dan miskin.

Mahfud menjelaskan bahwa jika indeks gini ratio mencapai 0,500, tidak ada negara yang dapat bertahan. Oleh karena itu, negara-negara seperti Libya, Tunisia, dan Mesir yang mengalami kejatuhan pemerintahan disebabkan oleh ketidakmampuan rakyat untuk bertahan.