Kerusuhan Muslim-Hindu, Menteri Kehakiman India: Jangan Ajari Kami Sekularisme

Berita Baru, Internasional – Setidaknya 42 orang telah tewas dan 200 orang lainnya luka-luka dalam peristiwa Delhi Violence yang mengguncang daerah-daerah di timur laut Delhi seperti Shiv Vihar, Maujpur dan Jaffrabad minggu ini. Tak hanya itu, peristiwa tersebut juga telah menyebabkan penghancuran infrastruktur dalam skala besar.

Ujaran kebencian yang dibuat oleh para pemimpin BJP (Partai Bharatiya Janata) dalam minggu-minggu menjelang kekerasan, termasuk satu oleh Kapil Mishra, telah mendapat sorotan.

Minggu ini Pengadilan Tinggi Delhi memberi waktu satu bulan kepada polisi dan Pemerintah Pusat untuk membalas petisi yang menuntut FIR (First Information Report) terhadap para pemimpin Partai Bharatiya Janata.

Sementara itu, seorang anggota dewan Partai Aam Aadmi (AAP), Tahir Hussain, telah diberi peringatan karena pembunuhan seorang anggota Intelligence Bureau (IB). Tahir juga kini telah ditangguhkan oleh partainya yang mendominasi pemerintahan India.

Polisi kota telah dipermalukan karena gagal mengendalikan kekerasan.

Sekarang, ketika wilayah ibu kota mulai kembali normal setalah mengalami huru-hara, beberapa peristiwa rinci terkait Delhi Violence perlahan-lahan muncul.

Berikut perkembangan terkini terkait peristiwa Delhi Violence berdasarkan waktu India (IST):

12:23 Ravi Shankar mengkritik ‘Kawan Kiri Liberal” untuk jangan mengajari pemerintah tentang sekularisme dan hak asasi manusia

Ravi Shankar Prasad selaku Mentri Kehakiman merobek kritik “liberal kiri” sembari menuduh mereka munafik: ia meminta mereka untuk tidak mengajari pemerintah tentang sekularisme, inklusi dan hak asasi manusia. Ia bahkan menuduh mereka tidak membela hak-hak korban ekstremisme dan terorisme.

Cuitan @ANI : Menteri Kehakiman Ravi Shankar Prasad: Saya ingin memberi tahu kawan-kawan liberal kiri saya – kalahkan kami & bentuk pemerintahan kalian sendiri. Kalian jangan mengajari kami sekularisme, inklusi dan hak asasi manusia. Pernahkah Anda berbicara tentang hak asasi manusia korban terorisme & kekerasan ekstremis? Tidak pernah.

11:32 Kongres mengingat nasihat Vajpayee kepada Modi tentang “rajdharma”

Kongres telah menanggapi saran pemerintah yang meminta untuk menghindari ceramah moral dengan mengingat kembali peristiwa masa lalu – khususnya, dengan merujuk pada konferensi pers setelah kerusuhan Gujarat 2002 di mana mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee mengatakan kepada Narendra Modi untuk ikuti “rajdharma.” Modi adalah menteri utama Gujarat pada saat itu.

11:26 Sangat disayangkan: Border Security Force (BSF) atau Pasukan Keamanan Perbatasan membantu membangun kembali rumah polisi yang rumahnya hancur

Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF) mengetahui dari laporan berita bahwa rumah salah satu polisi, Mohd Anees, dihancurkan selama peristiwa Delhi Violence. BSF mengatakan mereka akan membantu membangun rumah Anees kembali. Anees sendiri tidak memberi tahu seniornya tentang apa yang terjadi. BSF telah mengatakan pada India Today TV bahwa mereka juga akan memberi bantuan keuangan kepada keluarga Mohd Anees.

10:40 Pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan layanan call center via WhatsApp untuk pelaporan adanya keluhan ujaran kebencian

Kantor Berita PTI berdasarkan sebuah sumber melaporkan bahwa pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan nomor WhatsApp di mana warga India dapat mengirim keluhan tentang ujaran kebencian yang mereka temui dalam dunia maya. Keluhan tersebut kemudian akan diteruskan ke polisi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

09:02 Amit Shah: Amandemen UU Kewarganegaraan India (CAA) tidak mencabut warga Muslim dari kewarganegaraan

Di bawah tekanan terus-menerus atas kekerasan mematikan yang meletus di Delhi, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengatakan ia ingin menegaskan kembali bahwa undang-undang kewarganegaraan yang diamandemen tidak akan mencabut warga Muslim dari kewarganegaraan mereka. Shah telah menghadapi seruan untuk pengunduran dirinya  di tengah kekerasa, termasuk satu dari partai Kongres.

08:42 Administrasi Jawaharlal Nehru University (JNU) memperingatkan para mahasiswa agar tidak melindungi korban

Administrasi JNU India telah memperingatkan organisasi mahasiswa, yang dikenal sebagai JNUSU, agar tidak melindungi dan memberikan tempat persembunyian korban peristiwa Delhi Violence. Pramod Kumar selaku panitera mengatakan mengingatkan JNUSU “tidak memiliki hak hukum untuk membuat kampus JNU menjadi tempat berlindung.”

“Anda sangat disarankan untuk tidak melakukan kegiatan semacam itu, karena tidak ada tindakan disipliner yang akan diambil terhadap Anda. Anda juga disarankan untuk menjunjung tinggi perlunya menjaga lembaga pendidikan seperti JNU sebagai ruang yang menyenangkan untuk pembelajaran dan penelitian,” ujar Pramod Kumar.

Pada 26 Februari, JNUSU mencuit di akun Twitter-nya dengan mengatakan bahwa kampus JNU dan Sekretariat JNUSU “terbuka untuk semua orang yang membutuhkan tempat berlindung.”