Kenaikan Tarif AS Picu Ancaman Serius bagi Ekspor Indonesia, Hermanto Siregar Peringatkan Pemerintah

Beritabaru.co – Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Demikian disampaikan Ekonom IPB University, Hermanto Siregar, dalam diskusi publik bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global, Minggu, 13 April 2025, di Jakarta. Ia menekankan bahwa tarif harus menjadi perhatian utama karena berpotensi menurunkan ekspor Indonesia secara drastis.

Dalam pemaparannya, Hermanto menyebut, “Kenaikan inflasi bisa 1 hingga 2 persen dan kontraksi GDP sebesar 0,5 hingga 1 persen.”

Ia memprediksi penurunan nilai ekspor Indonesia bisa mencapai 20 hingga 30 persen apabila pemerintah gagal mengantisipasi kebijakan tarif Trump. Karena itu, Hermanto mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Strategi hadapi tarif

Hermanto menganjurkan agar pemerintah segera melakukan diversifikasi ekspor sebagai respons awal terhadap dampak tarif. “Kita butuh ini. Sekaligus ini adalah reformasi untuk perbaikan ke depan,” katanya. Ia menyebutkan bahwa pasar potensial yang bisa dikembangkan di luar AS antara lain India, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah, terutama untuk ekspor produk halal.

Untuk strategi jangka menengah-panjang, Hermanto merekomendasikan diversifikasi dan resiliensi perdagangan. “Targetkan setidaknya 20 persen ekspor digeser ke pasar non-Amerika,” katanya. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong hilirisasi dan modernisasi industri melalui efisiensi dan digitalisasi transaksi.

Tarif dan geopolitik global

Hermanto menilai, peningkatan tarif saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, terutama perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Donald Trump telah menaikkan tarif hingga 145 persen terhadap Cina, yang kemudian dibalas oleh Beijing dengan tarif sebesar 84 persen. Indonesia sendiri sebelumnya dikenai tarif impor sebesar 32 persen, meski saat ini sedang dalam masa penangguhan 90 hari.

Direktur Eksekutif TYI, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut kebijakan tarif tinggi tersebut bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga simbol dari pendekatan realisme ofensif. Ia mengingatkan bahwa tarif dapat berdampak pada pasar keuangan dan sektor riil, dengan risiko resesi global yang semakin besar.

Dengan ancaman tarif yang nyata dan terus meningkat, pemerintah Indonesia didorong untuk mengambil sikap proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tarif, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar angka bea masuk, tetapi merupakan alat tekanan geopolitik yang dampaknya bisa sangat luas.