Kemenkominfo Tingkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Hoaks Politik di Pemilu

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menangani gelombang hoaks politik yang semakin meningkat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Sub Bagian Bidang Pemberitaan Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, M Taufiq Hidayat, menyampaikan bahwa dengan adanya kerja sama antarsektor, diharapkan kasus eskalasi hoaks seperti yang terjadi menjelang Pemilu 2019 dapat dicegah di tahun depan.

“Peningkatan hoaks saat itu meningkat hingga dua kali lipat menjelang pemilu. Nah, kami berharap ini tidak akan terjadi lagi (di 2024) dengan model penanganan kolaborasi (lintas sektor),” kata Taufiq dalam diskusi “Dialektika Demokrasi: Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024” di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Taufiq juga menyebutkan beberapa kolaborasi yang telah terbentuk untuk menangani hoaks menjelang Pemilu 2024, termasuk kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketiga pihak tersebut bekerja sama dalam menyebarkan informasi publik mengenai tata cara dan mekanisme Pemilu 2024, serta berkoordinasi untuk menangani informasi yang keliru, tidak benar, dan menyesatkan yang berpotensi muncul di ruang digital.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan informasi yang menyesatkan dapat lebih cepat ditangani, dihapus, dan dihentikan peredarannya, sehingga tidak mempengaruhi situasi kondusif di masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Selain bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, Kemenkominfo juga memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menegakkan regulasi dan hukum terkait hoaks politik dalam Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, Kemenkominfo juga melakukan pendekatan kepada partai politik untuk mendukung narasi Pemilu Damai guna menjaga pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Selain kolaborasi lintas sektor, Kemenkominfo telah rutin menangani hoaks menggunakan berbagai mekanisme yang sudah berjalan sebelumnya.

Selain tindakan penanggulangan, Kemenkominfo juga giat meningkatkan kapasitas talenta digital dalam literasi siber melalui kelas-kelas literasi digital sebagai upaya pencegahan.

Sementara itu, Dr. Firdaus, seorang akademisi dari Universitas PGRI Sumatera Barat, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, 93,20 persen informasi bohong atau hoaks yang menyebar di masyarakat terkait dengan isu politik dan sosial. Hal ini menunjukkan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan hoaks di Pemilu 2024.