Kelompok LGBT Rentan Dipolitisasi dalam Pemilu 2024

Berita Baru, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa kelompok LGBT menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dipolitisasi dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, setelah melakukan pemantauan Pra Pemilu dari April hingga Mei 2023.

“Mereka rentan menjadi korban politisasi. Jadi ada misalnya caleg caleg atau partai-partai yang misalnya menyatakan ‘Kami anti-LGBT, kita akan memberantas LGBT’ yang kayak gini gini gitu,” kata Pramono, Jumat (12/5/2023).

Pramono menyatakan bahwa LGBT rentan menjadi korban politisasi oleh calon legislatif (caleg) atau partai politik yang menyatakan sikap anti-LGBT dan berjanji untuk memberantas LGBT. Seruan anti-LGBT tersebut berpotensi digunakan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan suara. Yang menjadi bahaya, menurut Pramono, adalah para kandidat yang mempolitisasi LGBT tidak memedulikan dampak yang akan ditanggung oleh kelompok tersebut.

“Ini butuh waktu panjang untuk menyadarkan untuk bisa menerima kehadiran siapapun termasuk ekspresi ekspresi apa namanya kecenderungan seksualitas yang beragam itu jadi ini problem kita di banyak tempat,” jelasnya.

Menurut Pramono, pola ini dapat menyebabkan kelompok LGBT mengalami diskriminasi dan persekusi yang lebih parah. Ia mengingatkan bahwa kelompok LGBT juga memiliki hak yang sama dengan kelompok lainnya. Pramono menegaskan bahwa upaya-upaya seperti ini memanipulasi simpati masyarakat tertentu dan sangat berbahaya. Kerentanan semacam ini masih sering terjadi di masyarakat kita.

Pramono menambahkan bahwa politisasi LGBT juga mengancam hak-hak mereka, terutama hak politik. Ia menyinggung pernyataan seorang kepala daerah di Kota Medan, Sumatera Utara, yang secara terbuka menyatakan bahwa Medan adalah kota bebas LGBT. Pernyataan tersebut membuat kelompok LGBT merasa malu dan berkecil hati ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan.

“Ini membuat teman-teman semakin insecure nanti untuk datang ke TPS. Bahwa mereka didata ok, tetapi untuk datang ke TPS itu mereka semakin merasa ter-discourage,” katanya.