Kedua Kalinya dalam Setahun, Pemerintah Kuwait Mengundurkan Diri

Berita Baru, Kuwait – Pada Senin (8/11), Pemerintah Kuwait mengajukan pengunduran dirinya kepada Amir Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah yang berkuasa, sebuah langkah yang dinilai dapat membantu mengakhiri konflik dengan parlemen oposisi yan menghambat reformasi fiskal, menurut kantor berita negara resmi Kuwait News Agency (KUNA).

Pengunduran diri ini merupakan pengunduran diri pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah untuk yang kedua kalinya pada tahun ini dalam perselisihan dengan parlemen terpilih.

KUNA mengatakan Amir menerima Sheikh Sabah yang menyerahkan pengunduran dirinya secara tertulis dari kabinetnya.

Belum jelas apakah Amir Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah, yang memiliki keputusan akhir dalam masalah kenegaraan, akan menerima atau menolak pengunduran diri itu.

Beberapa anggota parlemen oposisi bersikeras mempertanyakan perdana menteri tentang berbagai masalah, termasuk penanganan pandemi COVID-19 dan korupsi.

Perseteruan telah melumpuhkan kerja legislatif, menghambat upaya untuk meningkatkan keuangan negara produsen OPEC dan memberlakukan langkah-langkah termasuk undang-undang utang yang diperlukan untuk memanfaatkan pasar global.

Kebuntuan antara kabinet dan majelis selama beberapa dekade menyebabkan perombakan pemerintah dan pembubaran parlemen, menghambat investasi dan reformasi.

Pemerintah baru-baru ini meluncurkan dialog dengan anggota parlemen untuk memecahkan kebuntuan. Oposisi menuntut untuk dapat menanyai Sheikh Sabah dan amnesti yang mengampuni pembangkang politik.

Sebelumnya, pada Minggu (7/11) Kabinet Kuwait menyetujui rancangan dekrit untuk amnesti yang direncanakan sebelum dikeluarkan oleh Amir.

Kuwait tidak mengizinkan partai politik, tetapi telah memberikan pengaruh yang lebih besar kepada legislatif daripada badan serupa di monarki Teluk lainnya, termasuk kekuatan untuk mengesahkan dan memblokir undang-undang, menanyai menteri, dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat senior pemerintah.