Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

kadin

Kadin Minta Pemerintah Tindaklanjuti Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel



Berita Baru, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengeluarkan suara terkait seruan boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Yukki Nugrahawan Hanafi, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin, mengungkapkan bahwa aksi boikot ini dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi dunia usaha, terutama di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

“Aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional,” ujar Yukki.

Mengenai daftar produk terafiliasi Israel, Kadin merujuk pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tidak pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah. MUI juga menegaskan tidak memiliki kompetensi untuk merilis daftar produk Israel dan afiliasinya, sehingga daftar yang beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya.

Yukki mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk yang terjadi di Palestina, sambil menegaskan sikap netral Kadin dalam isu geopolitik. “Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal AP3MI, Uswati Leman Sudi, memperingatkan bahwa seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel dapat menggerus pendapatan sektor ritel lebih dari 50 persen. Ia juga menyoroti potensi dampak besar terhadap industri ritel secara keseluruhan, dengan potensi penurunan ekonomi dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Uswati mendukung langkah kemanusiaan dari semua pihak dan meminta pemerintah untuk tegas agar seruan ini tidak berlangsung terus-menerus. “Jika dibiarkan, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya bisa terabaikan,” tegasnya.