Jokowi Soroti Lonjakan Kasus Korupsi: Perlu Evaluasi Total

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya terhadap peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Dalam sambutannya di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Jokowi menyatakan kekhawatiran atas jumlah pejabat negara yang ditangkap dan dipenjarakan akibat terlibat dalam tindak pidana korupsi.

“Kita tahu di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya, terlalu banyak pejabat-pejabat kita banyak ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita di Indonesia. Jangan ditepuk tangani,” ungkap Jokowi dalam pidatonya di Hakordia 2023 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Presiden menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian, dan menyengsarakan rakyat. Ia memberikan statistik bahwa sejak tahun 2004 hingga 2022, terdapat 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, delapan komisioner lembaga, dan 415 pihak swasta yang terjerat kasus korupsi.

“Terlalu banyak. Banyak sekali. Carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia,” tegas Jokowi.

Menghadapi realitas tersebut, Jokowi menyuarakan perlunya evaluasi total terkait upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi. Ia menilai bahwa kasus korupsi kini semakin canggih dan kompleks, bahkan melibatkan lintas negara dan multiyurisdiksi dengan pemanfaatan teknologi mutakhir.

“Artinya ini kita perlu evaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan ketua KPK, pendidikan, pencegahan dan penindakan. Iya. Ini tapi ada sesuatu yang harus di evaluasi total,” tandasnya.