Jenderal Dagalo: PM Sudan Hamdok Sepenuhnya Setuju Untuk Kudeta Militer

Berita Baru, Khartum – Wakil kepala dewan kedaulatan pemerintah Sudan, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo mengatakan bahwa Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengetahui kudeta militer Sudan yang terjadi pada bulan lalu sebelum itu terjadi dan “sepenuhnya setuju” untuk itu.

Hamdok digulingkan oleh militer pada 25 Oktober tetapi diangkat kembali sebagai Perdana Menteri sementara setelah menandatangani kesepakatan dengan jenderal tinggi Sudan untuk memulihkan transisi ke pemerintahan sipil pada hari Minggu (21/11) lalu.

“Apa yang terjadi pada 25 Oktober adalah hasil akhir dari proses yang panjang. Banyak diskusi dilakukan, dan banyak inisiatif diusulkan,” Dagalo, juga dikenal sebagai Hemeti, mengatakan kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara eksklusif yang dirilis pada hari Jumat (26/11).

“Perdana menteri sendiri mengusulkan dua inisiatif selama pertemuan. Kami memiliki tiga opsi, yang terbaik adalah langkah yang kami ambil, dan itu sepenuhnya disetujui oleh perdana menteri sendiri, ”kata Dagalo. “Kami tidak membuat langkah seperti itu sendiri.”

Dilaporkan dari Khartum, Laporan Al Jazeera itu tergolong sebagai “tuduhan berani” karena banyak orang Sudan bertanya apakah Hamdok adalah bagian dari pengambilalihan militer atau sudah sadar itu akan terjadi.

“Ketika saya bertanya kepadanya, dia mengatakan dia tidak tahu bahwa kudeta militer akan datang,” kata Atas, mengacu pada wawancara baru-baru ini dengan perdana menteri setelah dia diangkat kembali minggu ini.

“Sekarang wakil ketua mengatakan mereka sebenarnya telah membicarakannya dengan Hamdok dan dia tahu tentang pengambilalihan militer sebelum itu terjadi,” kata Atas.

“Orang-orang sudah mempertanyakan independensinya. Setelah tuduhan ini, orang akan semakin mempertanyakan legitimasinya,” tambahnya.

Pada tanggal 25 Oktober, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membubarkan pemerintah, menangkap para pemimpin sipil, dan menyatakan keadaan darurat. Langkah itu mendapat kecaman internasional dan memicu protes anti-kudeta yang meluas.

Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah militer merebut kekuasaan.

Pada 11 November, al-Burhan mengeluarkan dekrit yang membentuk dewan berdaulat baru yang beranggotakan 14 orang, dengan dirinya sendiri sebagai kepala.

Kudeta, lebih dari dua tahun setelah pemberontakan rakyat yang memaksa penggulingan orang kuat lama Omar al-Bashir, menggagalkan transisi menuju pemilihan demokratis dan mengundang kecaman internasional.

Kesepakatan 14 poin antara Hamdok dan militer, yang ditandatangani di istana presiden di Khartoum pada hari Minggu, memberikan pembebasan semua tahanan politik yang ditahan selama kudeta dan menetapkan bahwa deklarasi konstitusional 2019 menjadi dasar untuk transisi politik, menurut rincian dibacakan di televisi pemerintah.

Setelah kesepakatan itu, perdana menteri yang diangkat kembali mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia akan membentuk “pemerintah teknokratis” yang terdiri dari para profesional yang memenuhi syarat untuk memimpin negara itu ke pemilihan pada Juni 2023.

Kesepakatan itu sebagian besar disambut oleh komunitas internasional, tetapi aktivis pro-demokrasi Sudan telah menolaknya sebagai “upaya untuk melegitimasi kudeta”.

Mereka menuntut agar militer tidak menjadi bagian dari pemerintahan Sudan di masa depan dan rakyat Sudan terus memprotes keterlibatan militer dalam politik sejak perjanjian ditandatangani.

“Puluhan ribu orang telah kembali ke jalan, menuntut tuntutan mereka,” kata Serdar, yang menambahkan bahwa pembentukan kabinet baru dan pembebasan tahanan politik adalah dua masalah utama yang belum diselesaikan.

Dua belas menteri kabinet juga mengajukan pengunduran diri mereka ke Hamdok sebagai protes terhadap kesepakatan antara perdana menteri dan militer.

Setidaknya 41 orang telah tewas dalam konfrontasi dengan pasukan keamanan sejak kudeta, karena pasukan keamanan kadang-kadang menggunakan peluru tajam untuk membubarkan demonstran anti-kudeta.