Indonesia Jadi Negara Pertama Terima Pembayaran Pengurangan Emisi Karbon dari Bank Dunia

Berita Baru, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Timur.

Siti menjelaskan Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar USD20,9 juta dolar AS (lk Rp320 miliar) dari komitmen pembayaran berbasis kinerja skema FCPV-Carbonfund sebesar USD110 juta untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi.

“Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020,” ujar Siti dikutip dari keterangan resmi KLHK, Rabu (9/11/2022).

Lebih lanjut, Siti mengatakan pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat.

“Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, dari level Pusat (KLHK), Pemerintah Daerah, sampai ke level tapak (masyarakat),” ujarnya.

Program ini, menurut Siti akan memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia, dan menjadi pengakuan atas
keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
.

Inilah langkah awal untuk mengelola hutan Indonesia secara berkelanjutan guna mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau. Salam Lestari.