Indonesia Akan Ajukan Banding Jika Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel

Berita Baru, Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia bakal ajukan banding jika kalah dalam gugatan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor bijih nikel.

UE melayangkan gugatan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran kebijakan larangan ekspor yang diterapkan Indonesia menyebabkan kenaikan harga komoditas turunan nikel di pasar global.

Adapun putusan gugatan UE itu saat ini masih menunggu hasil dari diskusi panel.

“Nikel tunggu aja panel, keputusan apa baru kita sikapi. Kalau kalah ya banding,” kata Zulkifli seperti dikutip dari detik.com pada Senin (26/9/2022).

Ia mengatakan keputusan untuk banding itu telah didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Indonesia sendiri masuk dalam keanggotaan WTO. Zulkifli mengatakan larangan seperti itu tidak diperkenankan bagi negara-negara anggota.

Di sisi lain, dirinya sempat didatangi Menteri Perdagangan Uni Eropa dan membahas persoalan tersebut. Hanya saja menurutnya Uni Eropa sendiri tidak memiliki kepentingan bisnis apapun menyangkut ekspor bijih nikel.

Selain melarang ekspor, menurutnya untuk meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia, ada beberapa alternatif. Salah satunya dengan pengenaan bea keluar.

“Cara lain bisa saja, bisa dikenakan bea keluar, pelabuhannya tidak boleh di sini, atau pelabuhan di sana. Bisa. Bisa dengan cara boleh tapi tidak boleh (bersyarat). Kita kan dikerjai mereka kan begitu. OK, tapi syaratnya susah,” imbuh Zulkifli.

Selain itu, ia juga menyampaikan banyak negara yang belajar ke Indonesia menyangkut langkah dalam hilirisasi komoditas nikel.

“Banyak negara yang belajar, termasuk Afrika Selatan datang. Bagaimana mengurus nikel menjadi nilai tambahnya bisa ribuan persen. Banyak negara yang belajar pada kita, jadi itu kebijakan yang sangat bagus,” ungkap Zulkifli.

Ia juga menegaskan hilirisasi komoditas nikel merupakan prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya agar proses ini tidak terganggu.

“Untuk hilirisasi itu harga mati bagi kami. Untuk menyelamatkan itu masih banyak jalan menuju Roma. Jadi hilirisasi tidak akan terganggu,” tandasnya.