INDEF dan Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik Bahas Krisis Moral dalam Kepemimpinan Bangsa

Berita Baru, Jakarta – Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk “Kemerdekaan dan Moralitas Politik Pemimpin Bangsa.” Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka seperti Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina; Didin S. Damanhuri, Guru Besar Universitas Paramadina; dan Faisal Basri, Ekonom Senior INDEF. Diskusi tersebut diawali dengan sambutan dari Didik J. Rachbini, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina.

Wijayanto Samirin memulai pembicaraan dengan analogi yang kuat, mengibaratkan kondisi Indonesia saat ini sebagai sebuah “mobil rongsok” yang tak terawat. Ia memperingatkan bahwa jika fungsi-fungsi negara terus diabaikan, Indonesia bisa saja mengalami nasib yang sama dengan “negara bekas.” Wijayanto juga menyoroti berbagai indikator yang mengkhawatirkan, seperti penurunan Indeks Persepsi Korupsi sejak 2018 yang menandakan bahwa “negara sedang memiliki masalah besar.”

“Megawati dan Gus Dur berperan dalam memerangi korupsi, diikuti oleh SBY yang membuat indeks melejit. Namun, selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, skor stagnan, bahkan tren indeks korupsi cenderung menurun,” ungkap Wijayanto.

Didin S. Damanhuri menyoroti krisis moral yang melanda kepemimpinan di Indonesia dalam dekade terakhir. Ia mengaitkan fenomena ini dengan “Machiavelian Politik,” yang menurutnya, telah menghancurkan “check and balances” dalam demokrasi Indonesia. Krisis ini juga tercermin dalam berbagai peristiwa kontroversial seperti terpilihnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.

“Machiavelian Politik ini telah mengikis moralitas kepemimpinan di Indonesia, menciptakan krisis moral yang tanpa preseden dalam sejarah bangsa,” tegas Didin.

Faisal Basri menambahkan perspektifnya dengan menggali konsep moralitas dalam ekonomi. Menurutnya, ekonomi seharusnya melindungi yang lemah, bukan sebaliknya. Ia mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang dinilainya telah merusak fondasi institusi negara, sehingga tidak lagi mampu menopang rakyat kecil.

“Jokowi telah merusak fondasi itu, sehingga rumah Indonesia ini pilarnya oleng. Tidak mampu menopang social safety net,” ujar Faisal Basri.