Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Skema Pinjaman

Berita Baru, Jakarta – Perihal pembangunan ibu kota baru Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada skema pinjaman. Pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama.

Hal ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, (17/1).

“Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata Presiden dalam keterangan tertulis yang diterima Beritabaru.co.

Dalam upaya Indonesia melakukan kerja sama, Presiden sudah menjadikan tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Mereka adalaah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Menurut Presiden Jokowi dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” ungkapnya.

Pemilihan tokoh terebut diharapkan dapat membangun kepercayaan dunia internasional. Menurutnya , dengan terbangunnya kepercayaan maka akan memudahkan Indonesia untuk melakukan kerja sama.

“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.

Lokasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan besar pembangunan ibu kota baru masih di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hal ini dapat berubah dalam pembahasan di DPR.

“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.

Hingga saat ini Presiden belum memutuskan siapa yang akan menjadi Badan Otorita pembangunan ibu kota baru. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.

“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” pungkasnya.