Gus Hilmy: Pengelolaan Sampah DIY Butuh Koordinasi Antardaerah

Beritabaru.co – Isu pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan serius dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi Perda serta Raperda di Daerah Istimewa Yogyakarta. Empat anggota DPD RI asal DIY—GKR Hemas, R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, dan Dr. H. Hilmy Muhammad—sepakat bahwa setiap kabupaten/kota di DIY perlu memiliki roadmap penanganan sampah yang terintegrasi dan komprehensif.

GKR Hemas dalam arahannya menegaskan beberapa hambatan utama dalam implementasi aturan pengelolaan sampah, di antaranya lemahnya sinkronisasi regulasi dan kurangnya pengawasan.

“Permasalahan tersebut antara lain, Pertama, kurangnya sinkronisasi antara peraturan. Kedua, lemahnya pengawasan implementasi kebijakan. Dan ketiga, minimnya political will pemerintah kabupaten/kota dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan,” ujar GKR Hemas.

Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu ke hilir

Senator Hilmy Muhammad menambahkan bahwa pengelolaan sampah tidak akan maksimal tanpa dimulai dari rumah. Ia menekankan pentingnya budaya pemilahan sampah sejak dini dan memberikan contoh praktik di Pondok Pesantren Krapyak.

“Pengelolaan sampah harus dari hulu sampai hilir. Harus diakui bahwa masalah utamanya ada di hulu,” kata Gus Hilmy.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang memberikan insentif dalam program Hompimpah, serta mengusulkan lomba kebersihan berjenjang sebagai upaya membentuk budaya sadar sampah. Namun, ia menyayangkan belum adanya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah perlu pendekatan lintas sektor

Ir. Ahmad Syauqi menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah yang melibatkan aspek budaya, ekonomi, dan teknologi. Perspektif lama bahwa sampah adalah limbah semata harus diubah menjadi pandangan bahwa sampah bisa dikelola sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.

Sementara itu, Yashinta mengajak pelibatan aktif mahasiswa KKN dalam mendukung program-program penanganan sampah di desa.

“Kami mendukung program KKN tematik sebagai upaya sinergi,” ujarnya.

Seluruh senator menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan memerlukan peran aktif pemerintah provinsi untuk mendorong integrasi lintas kabupaten/kota di DIY.