Green Party, Upaya PKB Kalbar Wujudkan Keadilan Lingkungan dan Keberlanjutan Kehidupan

Berita Baru, Pontianak – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Kalimantan Barat (Kalbar) membawa semangat “Green Party” dalam launching Pencalegan Dini yang digelar di Café Sekampung, Jalan Jendral Urip, Pontianak, pada Senin (3/10) kemarin.

Green Party merupakan sebuah upaya bersama dalam penyelamatan lingkungan, hutan dan lahan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menjadi gaya tersendiri yang dilakukan oleh Pengurus DPW PKB Kalbar malam membekali bakal calon anggota legislatifnya.  

“Semangat green party merupakan agenda besar kita, sebagai salah satu pendekatan kita dalam melakukan gerakan politik dan gerakan sosial kemasyarakatan yang harus berdampak baik bagi keberlangsungan hidup orang banyak,” kata Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, saat sambutan.

Menurutnya, krisis iklim akhir- akhir ini mengakibatkan wilayah Kalimantan Barat rentan akan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan sektor kehidupan menjadi mati sesaat.

“Tentunya ini sangat mengganggu kehidupan kita. Politisi atau bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memahami hal ini, agar dapat meletakkan nilai perjuangan di masing- masing dapilnya tepat sasaran dan isunya,” ujarnya.

“Wajib mengetahui isu- isu strategis yang dihadapi oleh bangs ini. Hadir menjadi solusi dan jika nanti ditakdirkan menjadi anggota legislatif maka kebijakan-kebijakan yang akan dibuat harus memperhatikan soal- soal lingkungan ini,” sambung Mulyadi Tawik.

Perubahan Iklim, Persoalan Serius

Ketua Umum PKB, A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa isu perubahan iklim adalah persoalan yang serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan keberlangsungan manusia di dunia. Sehingga persoalan iklim jadi persoalan bangsa dan negara yang mesti mendapat perhatian khusus.

Dengan jumlah hutan yang cukup luar, Kalbar mempunyai kesempatan jadi jantung dunia dalam mengatasi masalah perubahan iklim tersebut  maka sudah sepantasnya ‘green party’ disandangkan dalam nafas pergerakan PKB ke depan. 

“PKB memiliki komitmen utuh dalam memperjuangkan keberlangsungan lingkungan secara berkelanjutan adil dan tentunya dapat mensejahterakan rakyat,” jelas Muhaimin Iskandar saat menyampaikan ‘Keynote Speaker’ dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengapresiasi kerja- kerja DPW PKB Kalbar dalam melakukan rekrutmen dan pembekalan bakal calon anggota legislatif tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menyebut calon legislatif wajib mengetahui isu ‘green party’.

“Sebagai sebuah semangat bersama, energi bersama, bakal calon anggota legislatif di masing- masing tingkatan ini wajib mengetahui isu ‘green party’ ini agar paradigma perjuangannya memiliki arah dan tujuan, tentunya bersama masyarakat, dan saya sungguh mengapresiasi gagasan ini,” tegasnya.

‘Green Party’ di Mata Akademisi 

Sebagai pembicara dalam acara tersebut, Prof. Tamrin Usman, akademisi ilmu lingkungan menyampaikan bahwa Indonesia yang berada pada zona equatorial memiliki kekayaan alam tropis yang beragam dan melimpah sebagai biomass resources. Indonesia sangat mampu menjawab isu global dunia dari melimpahnya sumber daya yang ada di Indonesia. 

“Konsep ‘green Party’ sangat relevan dan sinergis dengan kondisi saat ini maupun di masa depan, khususnya untuk mendukung regulasi hijau dalam pembangunan dan industri di Kalimantan Barat. PKB harus mampu menjadi solusi akan kebuntuan krisis iklim saat ini,” ujar Prof Tamrin.

Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ilmu Kehutanan, Prof. Gusti Hardiansyah, menyebut konsep ‘green party’ apabila benar-benar menjadi nafas kebijakan tidak hanya akan berdampak terhadap lingkungan, lebih dari itu, yaitu menyangkut pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, Kalbar memiliki hasil pertanian dan perkebunan potensial seperti sawit yang memiliki minyak sawit berkelanjutan, potensi perairan untuk produksi minyak nabati berbasis mikro alga, dan juga terdapat 17 ribu ton cadangan uranium sebagai sumber energi nuklir masa depan.

Dengan semangat ‘green party’ kebijakan pemerintah dapat menjadi sebuah solusi atas kemiskinan masyarakat dampak dari krisis iklim melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil berkelanjutan. 

“Kemiskinan masyarakat tidak boleh kita lepaskan dari keterkaitan dari negara dan sistem pengelolaan lingkungan nya. Karena berubahnya lingkungan dengan segenap ekosistem yang ada di pengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak menggunakan keberpihakan ‘green party’,” ujarnya.

“Padahal arah pengembangan nasional kebijakan pembangunan yang menekankan perlindungan pelestarian pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai peningkatan upaya adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim dalam arah kebijakan umum,” imbuh Prof. Gusti Hardiansyah.

Dalam paparannya dijelaskan, pengembangan kebijakan dan pengaturan tingkat nasional dan provinsi untuk pengelolaan hutan di luar kawasan hutan termasuk di areal perkebunan bertujuan membangun, menyelamatkan, dan menjaga hutan di luar kawasan hutan yang bernilai KEHATI dan Jasa Ekosistem pada satu kesatuan landscape khususnya di Kalbar untuk kesejahteraan masyarakat.

“Menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pengembangan sektor berbasis lahan, perlindungan hutan dan inklusi masyarakat guna mempertahankan manfaat global yg signifikan untuk KEHATI, penggunaan lahan yang berkelanjutan dan mitigasi GRK,” terangnya.

Kalbar Terus Upayakan Perbaikan Lingkungan 

Bappeda Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat menyampaikan bahwa pemprov telah mencanangkan bergam bantuan dengan support dari APBN dan terus mengupayakan bantuan anggaran dari luar negeri dalam perbaikan lingkungan.

“Upaya perbaikan lingkungan terus kita lakukan dengan mengedepankan partisipatif dan berkelanjutan dalam penyusunan ruang hijau dan berkelanjutan ini, sehingga tidak ada lagi muncul persoalan-persoalan mendasar dari perdebatan tata ruang di Kalimantan barat ini,” katanya.

“Dan Kalimantan Barat sendiri telah berupaya mengantisipasi persoalan- persoalan yang akan muncul nanti nya dalam persoalan perubahan iklim. Kini Kalimantan barat mendapat dukungan anggaran dari pemerintah jerman dalam melestarikan lingkungan,” sambungnya.

Keberpihakan PKB Terhadap Lingkungan Hidup

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa, Siti Mukarromah, kembali menegaskan bahwa PKB memiliki komitmen dan keberpihakan dalam menyikapi isu perubahan iklim beserta turunannya yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan.

“Keberpihakan PKB sangat jelas sejak tahun 2000an. Partai ini telah buka suara terkait isu perubahan iklim dan masalah turunannya, yaitu dampak yang akan dihadapi bangsa Indonesia jika mengenyampingkan soal- soal lingkungan,” katanya saat menyampaikan closing statement acara tersebut.

Ia kemudian mengurai beberapa dampak, diantaranya adalah beralihnya atau bergesernya paradigma masyarakat akibat masuknya perkebunan dan pertambangan secara massif akan tetapi tidak dibarengi dengan pendekatan yang kuat dan berkelanjutan atas lingkungan. 

“Dan yang menjadi korban yang pertama adalah perempuan. Ini perlu kita sadari bersama dan perlu kita antisipasi agar kebijakan- kebijakan yang terbit seterusnya harus melakukan pendekatan lingkungan berbasis gender dan memperhatikan perempuan,” tutup anggota DPR RI komisi VI ini.