Forum Alumni UI Dorong Jokowi Cuti dari Jabatan Presiden Demi Netralitas Pemilu

Berita Baru, Jakarta –  Dinamika politik terkait Pemilihan Presiden 2024 semakin memanas, diwarnai oleh tuduhan sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah. Forum Alumni UI (FAUI)  menduga bahwa sikap sepihak ini bermula dari usaha untuk menguntungkan pihak penguasa saat ini, bahkan mencurigai arahan di balik layar dari kepemimpinan Pemerintah.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (29/11/2023), Dedy Syech, Dewan Presidium FAUI, mengingatkan pentingnya memahami sejarah. “Bulan November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I di tahun 1998. Setidaknya tercatat 17 anak bangsa menjadi korban hilang nyawa dalam peristiwa itu. Jangan kita melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarahnya maka akan terpaksa mengulangi lagi sejarah yang sama,” ujar Dedy Syech.

FAUI juga menyuarakan keprihatinan terkait risiko konflik kepentingan yang muncul akibat partisipasi anak Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2024. Terbaru, FAUI mencatat kasus konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi yang berujung pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, terkait insiden mobilisasi pejabat desa untuk mendukung kandidat tertentu, FAUI menduga tindakan tersebut sebagai intimidasi terhadap pejabat desa oleh aparat penegak hukum.

Pande, Dewan Presidium FAUI, menyatakan tuntutan agar Presiden Jokowi mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden hingga berakhirnya Pemilihan Presiden 2024.

“Kami mengharapkan presiden bisa menjaga netralitasnya atau jika tidak maka lebih bijak presiden mengambil cuti untuk dirinya,” ungkap Pande.

Langkah ini, menurut Visna Vulovik, Dewan Presidium FAUI, sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat pemerintah di semua tingkatan dan memastikan integritas Pemilihan Presiden 2024.

“Kami khawatir kepercayaan rakyat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal untuk tetap netral selama proses pemilihan yang sedang berlangsung,” tambah Visna.

Forum Alumni UI untuk Indonesia Hebat menyampaikan tuntutan ini sebagai langkah untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam proses demokrasi di Indonesia.