Food Estate Diserahkan Kepada Prabowo, KNPA: Bentuk Militerisasi Pertanian
Berita Baru, Jakarta – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyebutkan penyerahan pembangunan food estate kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan bentuk militerisasi pertanian.
Sekretaris Jendral KNPA Dewi Kartika mengatakan presiden semestinya tidak menyerahkan pengelolaan food estate sebagai salah satu cadangan pangan nasional kepada Prabowo.
“Food estate ini termasuk militerisasi pertanian, sebab melibatkan TNI. Petani diarahkan menjadi buruh tani, bukan pemilik alat produksi, bukan pemilik tanah,” ujar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9).
Menurutnya, pembangunan food estate bukan program yang bisa menyelamatkan ketahanan pangan Indonesia. Dewi menilai Presiden Jokowi seharusnya fokus pada program reforma agraria yang dinilai mampu menyelamatkan ketahanan pangan nasional.
“Fokus pada ageda kerakyatan, reforma agraria. Justru reforma agraria lah yang akan menyelamatkan pangan kita, ketimbang food estate,” tegas Dewi.
Lebih lanjut, Dewi sangat menyayangkan ditengah situasi pandemi Covid-19 namun, aparat masih merampas lahan di beberapa daerah secara represif.
“Disayangkan kita disuruh taat PSBB, tapi perampasan tanah dan penangkapan petani tetap terjadi,” jelas Dewi.
Sebelumnya, KNPA mencatat konflik agraria yang berkaitan dengan perampasan lahan oleh korporasi di tengah pandemi covid-19. Sedikitnya ada 35 konflik agraria yang menyebabkan petani tewas selama penerapan PSBB.
Konflik agraria ini diiringi 39 kasus kriminalisasi dan intimidasi, serta dua petani tewas di wilayah konflik karena mempertahankan wilayah hidupnya.
Sebelumnya Jokowi telah menunjuk Prabowo sebagai menteri yang memimpin pembangunan food estate di wilayah Kalimantan.
Ia diminta secara khusus mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate.
Rencananya, Prabowo akan mulai menanam singkong pada 2021 di lahan seluas 30 ribu hektare.
Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga kerap menyebut hasil pengembangan pertanian dari food estate nantinya bisa digunakan di lingkungan militer.
“Jika memang pasar belum membutuhkan hasil dari food estate, bisa digunakan untuk konsumsi militer sehingga tidak akan mengganggu harga pasar pangan di lapangan,” katanya.