Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Evello Dapati Sentimen Positif Persyaratan BPJS untuk Pelayanan SIM hingga Jual Beli Tanah

Evello Dapati Sentimen Positif Persyaratan BPJS untuk Pelayanan SIM hingga Jual Beli Tanah



Berita Baru, Jakarta Presiden Jokowi mewajibkan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan beberapa pelayanan publik. Mulai Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, melaksanakan ibadah Haji atau Umrah, hingga jual beli tanah.

Kewajiban itu tertuang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditandatangani Presiden pada 6 Januari 2022.

Founder Evello, Dudy Rudianto mendapati kabar tersebut menjadi salah satu bagian trending berita Evello yang terpantau pada Minggu (20/2).

“Selain menjadi salah satu berita terbanyak dibagikan netizen Indonesia, kabar ini bersentimen positif. Skornya cukup besar, yaitu 80%,” kata Dudy kepada Beritabaru.co, Selasa (22/2).

Menurutnya, berdasar sentimen positif itu Evello mendeteksi jika aturan ini akan menjadi bagian dari pro dan kontra di masyarakat walau tidak masif.

“Deteksi ini berdasarkan skor Joy dan Sadness yang dominan, yaitu 38% dan 17%. Walau dominan, gap skor antara kedua emosi menunjukkan tidak banyak emosi kontra terhadap kebijakan ini,” terang Dudy.

Melalui analisis taksonomi pemberitaan, lanjutnya, Evello melihat kebijakan ini sebagai bagian dari peraturan/hukum dan merupakan mandat pemerintah pada sektor kesehatan.

“Tiga taksonomi terbanyak juga tidak terdeteksi sebagai bagian dari berita politik atau isu politik. Karenanya kebijakan ini dinilai oleh evello akan berjalan dengan mulus,” jelasnya.

Sementara melalui strength analyzer dengan skor 62%, Evello berpendapat jika pemerintah harus memperkuat informasi publik terhadap kebijakan ini.

“Publik harus terus diyakinkan syarat penggunaan BPJS Kesehatan justru baik dan bermanfaat untuk keperluan yang lebih luas. Terus memperkuat alasan dibalik lahirnya Inpres ini tentu baik bagi pemerintah,” pungkas Dudy.