Edy Wuryanto Dorong Pemerintah Buka-Bukaan Soal Bandar TPPO

Berita Baru, Jakarta – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan tegas. Hal ini terbukti dari data yang diungkapkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu. BP2MI menginformasikan bahwa dalam satu tahun terakhir, sebanyak 1.900 mayat warga negara Indonesia (WNI) telah pulang ke Tanah Air akibat menjadi korban TPPO.

Menyikapi pernyataan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta agar lima bandar besar TPPO yang telah diidentifikasi oleh BP2MI diumumkan kepada publik.

“Laporan mengenai 1.900 orang yang pulang dalam kondisi meninggal ini membuat prihatin semua pihak,” ujar Edy, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

Edy menyatakan bahwa masalah ini menjadi pembahasan serius antara Komisi IX DPR RI dan Kepala BP2MI, dengan mencari penyebab dan upaya penanganan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah TPPO ini.

“Terlebih lagi, ada lima orang berpengaruh yang terlibat dalam kasus TPPO ini,” tambah Edy. Ia memberikan apresiasi kepada BP2MI atas upaya investigasi yang telah dilakukan. Edy juga mengetahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turut bekerja sama dalam mengungkap kasus ini. “Menurut saya, lima orang berpengaruh ini harus disampaikan kepada publik,” tegas Edy.

“Apalagi jika ada bukti yang meyakinkan, baik dari BP2MI, Satgas TPPO, maupun Kepolisian, tidak ada alasan untuk takut mengungkap nama-nama tersebut kepada masyarakat. “Tidak ada aksi backing-backing-an,” tambahnya.

Edy berpendapat bahwa jika lima orang berpengaruh ini diungkap, hal ini akan menjadi pelajaran serius bagi masyarakat. Selain itu, ini juga dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memerangi TPPO di Indonesia. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarga mereka dapat merasa lebih tenang.

“Ini menyangkut kredibilitas negara. Jika tidak diungkap kepada publik, apa yang diungkap oleh BP2MI hanya akan menjadi isu belaka,” ungkap Edy.

Selanjutnya, Edy juga memberikan perhatian terhadap keluhan terkait anggaran BP2MI yang dirasakan masih kurang memadai. Pada rapat sebelumnya, BP2MI mengusulkan peningkatan anggaran untuk mendukung kinerjanya.

Edy setuju dengan peningkatan anggaran tersebut, mengingat cakupan kerja BP2MI yang sangat luas dan melibatkan koordinasi dengan PMI di berbagai negara. Ia berharap dengan adanya peningkatan anggaran, kinerja BP2MI dalam melindungi PMI dan memberantas TPPO dapat semakin efektif.

Dengan keprihatinan dan dukungan dari anggota Komisi IX DPR RI seperti Edy Wuryanto, diharapkan masalah TPPO dapat segera diatasi dengan langkah-langkah yang tepat.

Masyarakat juga diharapkan dapat turut berperan serta dalam memberikan dukungan dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya TPPO, sehingga PMI Indonesia dapat bekerja dengan aman dan terlindungi di negara-negara tujuan mereka.