Edy Wuryanto Apresiasi Permenaker 4 Tahun 2023: Ada Peningkatan Manfaat Bagi PMI Kita!

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi IX Edy Wuryanto mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang telah mengeluarkan Permenaker 4 Tahun 2023 pengganti Permenaker no. 18 tahun 2018, tentang jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai aturan yang tertuang dalam Permenaker 4 Tahun 2023 lebih baik karena ada peningkatan manfaat bagi PMI kita. “Baik sebelum berangkat, pada saat bekerja di luar negeri, hingga pada saat pulang,” katanya.  

Edy, sapaan akrabnya, menyebut, Permenaker anyar ini meningkatkan manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan. Khususnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sayangnya program Jaminan Hari Tua (JHT) masih belum diwajibkan dalam Permenaker No. 4 Tahun 2023 ini. 

Bagi Edy, Program JHT pun menjadi kebutuhan bagi PMI agar PMI yang tidak mampu bekerja lagi karena alasan usia memiliki tabungan untuk menjamin kesejahteraannya di masa tua. “Tujuannya ketika sudah tua, PMI tidak jatuh miskin,” ujarnya.

Selain itu, Edy juga mengingatkan, perlu adanya Program Jaminan Sosial Kesehatan (JKN) yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Permenaker no. 4 Tahun 2023 ini belum dioptimalkan. 

Sebab BPJS Kesehatan beroperasi hanya di Indonesia. 

Dalam Inpres no. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN, instruksi Presiden kepada Kepala BP2MI adalah mewajibkan PMI yang bekerja di luar negeri kurang dari enam bulan untuk menjadi peserta aktif dalam Program JKN selama berada di luar negeri. 

“Tentunya PMI yang masih kerja di luar negeri dan mengalami sakit bisa memanfaatkan JKN. Tentu harus memenuhi ketentuan INA CBGs dan bisa dibayarkan dengan sistem reimbursement,” tutur Edy. 

Pada PMI yang mengalami kecelakaan kerja, aturannya sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyebut manfaat program JKK bagi PMI selama bekerja diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang terdiri atas perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan dan pelayanan kesehatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja. 

Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, lanjut anggota DPR Dapil Jawa Tengah III itu, perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI diberikan oleh pemberi kerja saat dirawat di Indonesia. 

“Dengan ketentuan baru, PMI yang mengalami kecelakaan kerja di negara penempatan tidak harus pulang ke Indonesia dulu untuk mendapatkan penjaminan biaya perawatan, tapi bisa dibiayai perawatannya di negara penempatan dengan biaya maksimal Rp. 50 juta per kasus kecelakaan kerja,” kata Edy. 

Dia menyarankan agar aturan ini disosialisasikan kepada PMI.  

Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus betul-betul memberikan sosialisasi dan edukasi kepada calon PMI maupun PMI. Penegakan hukum bagi pelaksana penempatan kerja harus dilakukan dengan massif untuk memastikan seluruh PMI terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. 

“Untuk memastikan proses sosialisasi dan edukasi serta pelayanan kepada PMI sudah seharusnya ada perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan,” pungkas Edy.