Dyah Roro Esti: Pembangunan Rendah Karbon Perlu Kerja Sama Lintas Sektoral

Berita Baru, Jakarta – Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Paradigma baru pembangunan ini selain dinilai sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon (sesuai dengan Paris Agreement) juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Pandemi Covid-19. Katadata pada 23 Agustus lalu mengadakan sebuah diskusi yang membahas mengenai hal tersebut bertajuk Sustanability Action for The Future Economy (SAFE) 2021.

Diskusi yang diadakan secara virtual ini di hadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Anggota Commissioner Low Carbon Development Indonesia (LCDI), Dyah Roro Esti, Presiden IBCSD dan juga salah satu Anggota Commissioner LCDI, Shinta Kamdani, dan CEO Landscape Indonesia, Agus P. Sari yang dimoderatori oleh Dr. Agung Wicaksono.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan  pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Pemerintah, sebut Suharso, mengalokasi anggaran senilai Rp 23,45 triliun – Rp 34,52 triliun. Besaran nilai anggaran ini hanya 24% dari total anggaran yang dibutuhkan. LCDI atau Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah dan meminimalkan eksploitasi SDA. LCDI bertujuan untuk mendukung iklim investasi hijau, memperkuat integrasi lintas sektor dalam pengambilan keputusan serta menjadikan Indonesia sebagai leader dalam pembangunan rendah karbon. Kementerian PPN/Bappenas selaku system integrator dan think tank organization menyusun LCDI melalui pendekatan Holistic, Integrative, Thematic dan Spatial (HITS). Melalui pendekatan ini, potensi trade-off yang terjadi selama implementasi LCDI dapat diidentifikasi dan ditanggulangi agar target pembangunan setiap sektor tetap tercapai.

Dalam kesempatannya berbicara, Anggota Commissioner LCDI, Dyah Roro Esti menyatakan pentingnya pembangunan rendah karbon sebagai langkah konkrit mengurangi krisis Iklim, yang berkaitan nantinya dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta lingkungan Indonesia. Baginya, Low Carbon Development memiliki proyeksi yang baik dalam beragam aspek. Anggota Fraksi Golkar Milenial ini menyatakan bahwa Low Carbon Development ini selain dapat mengurangi produksi gas rumah kaca sebanyak 43%, dimana lebih tinggi dari target Paris Agreement sebesar 23%, dan juga berpeluang menciptakan 15 juta lapangan pekerjaan baru, yang juga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Roro Esti juga memberikan update tentang komitmen DPR RI dalam mendukung Energi Baru Terbarukan dengan membuat kerangka hukum berupa RUU EBT yang kini pembahasannya tengah selesai dilakukan di Komisi VII DPR RI, dan sedang dilanjutkan ke tahap selanjutnya di Badan Legislasi DPR RI, dimana nanti akan dikembalikan lagi di Komisi VII DPR RI untuk dilakukan sinkronisasi. RUU EBT ini dibuat sebagai kerangka hukum pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai langkah konkreet dari dukungan politis untuk mendorong transisi energi di Indonesia. Legislator milenial ini juga mengabarkan bahwa pembahasan carbon tax kini dibahas di Komisi XI DPR RI, dan di harapkan agar kedepannya dapat segera di adakan pembahasan lintas komisi dan kementerian, mengingat ketika berbicara mengenai emisi karbon tidak lepas dari peran berbagai sektor.  

Legislator Muda Partai Golkar ini mengingatkan, tujuan dan upaya yang dilakukan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi lintas sektoral yang baik. Karena, lanjutnya, setiap Lembaga dan Kementerian memiliki peran dalam melanggengkan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Maka dari itu dengan tujuan yang sama, Roro Esti mengajak seluruh pihak untuk bersama menyatukan kekuatan dalam upaya menekan tingginya produksi karbon di Indonesia.