DPRD dan Pemkot Parepare Setuju Perubahan APBD Tahun 2022

Berita Baru, Parepare – Rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun 2022.

Paripurna itu dijadwalkan ada pukul 20.00 WITA, namun harus molor hingga dua jam lamanya, setelah Wali Kota dan Wakil Kota Parepare hadir di Kantor DPRD Parepare, pukul 22.30 WITA.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid yang didampingi Wakil Ketua lainnya, Rahmat Sjamsu Alam.

Di paripurna itu, DPRD dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare sepakat dengan anggara belanja daerah sebesar Rp 944 miliar dan Pendapatan Rp 985 miliar.

Tak hanya itu, mereka juga bersepakat Ranperda Perubahan APBD tahun 2022 di ketuk palu sekitar pukul 23.15 WITA.

Saat ditemui, Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid bersyukur di batas waktu yang ditentukan, pembahasan Ranperda Perubahan APBD berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah, walau waktu deadline, tapi pembahasannya itu lancar,” jelasnya.

Tasming Hamid juga berharap selesainya diketuk palunya Perubahan APBD tahun 2022 mampu bermanfaat untuk masyarakat Parepare.

“Kita berharap dengan anggaran perubahan ini, isi dari perubahan ini bisa betul-betul dimaksimalkan,” harap Wakil Ketua DPRD Parepare itu.

Pihaknya juga menjelaskan hasil perubahan di ABPD tajun 2022, salah satu diantaranya pembayaran utang Pemkot Parepare ke PT Hutama Karya.

“Perubahan ini juga termasuk utang Pemkot di PT Hutama Karya dan itu di rekomendasikan lamngsung DPRD. Ini sebagai itikad baik Pemkot kita membayar 500 juta rupiah dari hasil rapat di banggar dan tim TAPD juga anggarannya tersedia di BTT,” kata Tasming Hamid.

Sementara, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, perubahan APBD tahun 2022 di peruntukkan untuk masyaralat Parepare untuk meningkatkan ekonomi.

“Perubahan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita karena ini yang harus diperhatikan setelah naiknya harga BBM,” jelas Taufan Pawe.

Wali Kota Parepare dua priode itu juga mengutarakan anggaran perubahan akan membuka ruang pemerintah untuk menentukan kebijakan hak prioritas untuk masyarakat.

“Jujur, saya katakan dengan anggaran perubahan ini menjadi ruang untuk bagi Pemkot untuk mengambil langkah-langkah hak-hak prioritas. Apalagi kebutuhan masyarakat untuk kita implementasikan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Taufan Pawe juga menyebut setelah mendapatkan reward dari pemerintah pusat sebanyak Rp 10 Miliar yang dlhanya diraih 15 kota seluruh Indonesia akan memperuntukkan penguatan UMKM.

“Kemarin juga kita dapat reward dari bapak Presiden sebanyak 10 Miliar lebih, hanya didapat 15 daerah di Indonesia. Ini akan saya manfaatkan untuk memperkuat UMKM dan insya Allah sudah masuk diperubahan ini,” tutupnya.