Donald Trump Tambah Utang Nasional AS Sebesar USD 4,1 Triliun

Beritabaru.co, Internasional – Baru-baru ini Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menandatangani kesepakatan anggaran yang disahkan oleh DPR AS pada Kamis (25/7).

Kelompok kebijakan publik non-partisan tersebut memperkirakan, Senat AS juga akan memberikan persetujuan. Kebijakan Presiden Trump tersebut akan menambah utang nasional pemerintahan AS sebesar USD 4,1 triliun. CRFB mengingatkan, bahwa pada bulan Februari 2019, jumlah utang nasional telah melampaui USD 22 triliun.

“Kontributor terbesar terhadap $ 4,1 triliun yang akan ditambahkan ke utang nasional hingga tahun 2029 adalah Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU pemotongan pajak yang ditandatangani oleh Trump pada tahun 2017 ini meningkatkan utang sebesar USD 1,8 triliun”. Tutur wakil presiden senior CRFB, Marc Goldwein.

Marc Goldwein menambahkan bahwa banyak investor khawatir tentang membengkaknya utang nasional tersebut. Mereka menengarai kebijakan pajak dan pengeluaran adalah alasan utama untuk ekspansi utang nasional dari 2017 hingga 2029.

Selain itu, lesepakatan anggaran yang disahkan tahun lalu telah menambah utang nasional sebesar USD 445 miliar. Jika Senat AS menyetujui, Undang-Undang APBN 2019 buah kebijakan Trump ini akan membuat peningkatan pengeluaran menjadi permanen, sehingga menumbuhkan lagi utang nasional sebesar USD 1,7 triliun hingga tahun 2029.

Adapun sisa utang sebesar USD 155 miliar yang ditambahkan selama masa jabatan Trump berasal dari undang-undang lain, termasuk bantuan bencana, tagihan pengeluaran darurat, dan denda keterlambatan tiga pajak Affordable Care Act.

Utang nasional yang membengkak, lanjut Goldwein, akan menyebabkan pertumbuhan PDB melambat. Saat ini pertumbuhan PDB AS turun menjadi 2,1% pada kuartal kedua. Ia memperkirakan bahwa kesepakatan anggaran baru (UU APBN 2019) akan membawa utang AS mencapai level 97 persen dari PDB pada tahun 2029.

“Semakin banyak kita meminjam, semakin banyak kita harus mengandalkan modal dari luar negeri”. Tukas Goldwein menegaskan. [Priyo Atmojo/Yahoo.com]