Dokumen KTT Iklim Mendesak Seluruh Negara Perkuat Target Pengurangan Karbon Pada Akhir 2022

Berita Baru, Internasional – Seluruh negara didesak untuk memperkuat target pengurangan karbon pada akhir 2022, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rancangan perjanjian yang diterbitkan pada KTT iklim COP26 di Glasgow.

Dokumen itu menyebut negara-negara yang rentan harus mendapatkan lebih banyak bantuan untuk mengatasi dampak mematikan dari pemanasan global.

Tidak hanya itu, seluruh negara harus membuat strategi jangka panjang untuk mencapai nol bersih pada akhir tahun depan.

Seperti dilansir dari BBC, Rabu (10/11), para kritikus mengatakan rancangan pakta tidak berjalan cukup jauh tetapi yang lain menyambut fokusnya pada target 1,5 derajat Celcius.

Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa menjaga suhu naik hingga 1,5C membutuhkan pengurangan emisi global sebesar 45% pada tahun 2030 dan menjadi nol secara keseluruhan pada pertengahan abad ini.

Untuk memenuhi tujuan target tersebut, dokumen KTT mendesak negara-negara untuk meninjau kembali dan memperkuat target pengurangan emisi pada tahun 2030 dalam rencana nasional masing-masing negara untuk menyelaraskannya dengan tujuan Perjanjian Paris di bawah 2C atau 1,5C pada akhir tahun 2022.

Dokumen tersebut menyerukan lebih banyak dukungan dari negara-negara maju dan organisasi lain untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan naiknya air laut di negara-negara yang rentan.

Seluruh negara juga diharap dapat mempercepat penghapusan bertahap batubara dan subsidi untuk bahan bakar fosil, meski tidak ada tanggal atau target yang pasti mengenai masalah ini.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, didorong untuk mengumpulkan para pemimpin dunia pada tahun 2023 sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan tentang bagaimana upaya mencapai target untuk tahun 2030 terlaksana.

Hari ini, sebuah dokumen yang menjadi dasar dari KTT di Glasgow telah dirilis oleh tuan rumah konferensi, kepresidenan Inggris. Draf tersebut meringkas semua yang telah dibahas sejauh ini, meski sangat banyak konsep.

Kesepakatan untuk menghapuskan bahan bakar fosil tentu saja akan ditentang oleh beberapa negara. Dan negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim menginginkan jaminan bantuan dana untuk melindungi rakyat mereka dari kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan badai.

World Wide Fund for Nature mengatakan seruan untuk meningkatkan target 2030 dan referensi untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil, di antara proposal lain yang “harus dipatuhi”.

Manuel Pulgar-Vidal, WWF Global Lead Climate & Energy mengatakan: “Dengan dunia masih berada di jalur pemanasan global yang berbahaya, penting bagi para menteri untuk bekerja memasukkan rencana yang jelas untuk menutup kesenjangan ambisi 2030 dan kerangka waktu untuk melakukan ini.”

“Jelas bahwa masih banyak yang harus dilakukan, dan negosiator harus memperbaiki bidang teks yang masih lemah. Ini harus menjadi nyata, bukan imajiner.”

David Waskow, dari World Resources Institute, mengatakan akan ada penentangan terhadap gagasan untuk kembali dengan rencana baru tahun depan dari berbagai negara.

“Mengenai pertanyaan peninjauan kembali dan penguatan target, tentu ada pihak yang menolak, Saudi dan Rusia sudah cukup jelas tentang itu, yang lain kurang tumpul,” katanya.

“Negara-negara lain yang menolak adalah dari negara-negara yang rentan, yang sering kali tidak memiliki persentase emisi global yang besar atau memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk mengembangkan kontribusi yang ditentukan secara nasional dan kemudian mengimplementasikannya.”

Aliansi Negara-negara Pulau Kecil, yang anggotanya termasuk di antara negara-negara yang paling sedikit sumbangsihnya pada krisis iklim mengatakan bahwa dokumen itu perlu diperkuat di bidang-bidang utama untuk menanggapi kebutuhan negara-negara yang paling rentan, terutama di bidang keuangan.

Jennifer Morgan dari Greenpeace International mengatakan: “Draf kesepakatan ini bukan rencana untuk menyelesaikan krisis iklim, ini adalah kesepakatan bahwa kita semua akan berdoa dan berharap yang terbaik.”

Sementara itu, sekretaris bisnis bayangan Buruh Ed Miliband mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson perlu mengambil alih KTT yang tidak sesuai rencana.

“Kami berada bermil-mil jauhnya di mana kami harus mengurangi separuh emisi yang dibutuhkan pada tahun 2030,” katanya.

“Sudah saatnya pemerintah menghadapi kebenaran ini, menghentikan pencucian hijau, dan memberikan tekanan maksimum pada semua pihak untuk melangkah dan menyetujui jalan keluar dari Glasgow untuk menjaga 1,5 tetap hidup.”

Arab Saudi termasuk di antara sejumlah negara yang meminta PBB untuk mengendorkan rencana peralihan dari bahan bakar fosil.

Penelitian yang diterbitkan pada KTT pada hari Selasa menunjukkan rencana jangka pendek yang diberlakukan oleh negara-negara akan melihat kenaikan 2,4 derajat Celcius.

Sementara sekitar 140 negara telah berjanji untuk mencapai emisi nol bersih sekitar pertengahan abad ini. Sementara para ilmuwan mengatakan rencana jangka pendek mereka untuk tahun 2030 tidak cukup kuat untuk membatasi kenaikan suhu.