Dinas KBPPA Gresik Sambut Baik Penambahan Penyuluh KB dari Unsur Non PNS

Berita Baru, Gresik – Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupaten Gresik menyambut baik peryataan Presiden RI Joko Widodo terkait penambahan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari unsur non PNS.

Seperti diketahui, pernyataan Presiden RI Joko Widodo tersebut disampaikan saat pembukaan acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara pada Kamis (28/1) lalu.

Kepala KBPPA Kabupaten Gresik, dr. Adi Yumanto mengatakan, kesempatan emas ini sudah ditunggu-tunggu oleh para petugas PLKB non PNS.

“Jadi, kita menyambut bahagia apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo terkait penambahan petugas penyuluh PLKB dari unsur non PNS, karena ini sudah ditunggu oleh mereka,” kata Adi.

Petugas penyuluh, kata dia, selama ini sudah mendedikasikan diri bertugas dilapangan. Bahkan, sebagian besar banyak yang sudah bekerja bertahun-tahun.

“Yang ada di Database kami, mereka sebagian besar sudah bekerja 5 tahun, dan mereka bisa dikatakan petugas penyuluh karena sudah mengantongi sertifikat pelatihan dasar,” tandasnya.

Sebagai informasi, jumlah PLKB di Gresik saat ini sebanyak 112 petugas yang tersebar di 18 Kecamatan se-Kabupaten Gresik. 55 petugas diantaranya berstatus PNS, sementara 57 petugas lainnya masih berstatus non PNS.

Lebih lanjut, Adi mengungkapkan, pihaknya sejak pertengahan tahun 2020 telah mengirimkan database nama-nama petugas penyuluh non PNS ke BKKBN sebagai usulan PLKB tambahan.

“Insya Allah kami yakin dari jumlah penyuluh KB non PNS yang disebutkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebanyak 9.600 orang itu, diantaranya adalah petugas penyuluh non PNS di Kabupaten Gresik, karena sejak pertengahan 2020 kemarin kita sudah menyetorkan database ke BKKBN,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Adi berharap kebijakan penambahan penyuluh KB ini segera direalisasikan, agar kualitas dan kuantitas penyuluh program KB di desa-desa semakin efektif.

“Kami berharap agar kebijakan penambahan penyuluh KB dari unsur non PNS ini segera di realisasikan, agar penyuluhan program KB melalui para petugas di desa-desa semakin efektif,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Federasi PLKB Jawa Timur, Bambang Setioko menegaskan siap memperjuangkan dan mengawal kebijakan penambahan penyuluh KB dari unsur non PNS ini.

“Kita siap memperjuangkan teman-teman petugas penyuluh KB non PNS sampai turunnya SK dan status mereka benar-benar jelas,” tegasnya.

Bambang menyatakan, pihaknya juga sebelumnya sudah memperjuangkan hal ini hingga ke DPR RI, “Bahkan kita sudah melakukan audiensi dengan DPR RI Komisi IX terkait hal ini, untuk itu kami sangat menyambut gembira kebijakan dari Presiden RI Joko Widodo ini, kita akan terus mengawal,” jelasnya.