Dilema Enam Tahun Kesepakatan Nuklir Iran, Apakah Akan Diperpanjang?

Berita Baru, Teheran – Tanggal 14 Juli 2015 merupakan tanggal di mana kesepakatan nuklir Iran 2015 atau dikenal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ditandatangani 6 negara besar di Wina.

Kesepakatan tersebut mengatur pembatasan untuk memperlama waktu yang dibutuhkan Iran dalam memproduksi sebuah bom nuklir jika memang negara itu ingin melakukannya.

Kesepakatan tersebut meliputi kapasitas pengayaan uranium, level pengayaan uranium, stok uranium, stok plutonium, hingga pengawasan. Enam tahun berjalan, JCPOA mengalami masa kritis, dan masih tidak menentu apakah akan diperpanjang.

Setelah AS Keluar

Sejak Mei 2019, satu tahun setelah mantan Presiden Trump meninggalkan JCPOA, Iran telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan aktivitas nuklirnya.

Sekarang negara itu memperkaya uranium hingga lebih dari 60 persen, tingkat tertinggi yang pernah ada, sebagai tanggapan atas serangan sabotase terhadap fasilitas nuklir utamanya di Natanz awal tahun ini.

Disalahkan pada Israel, serangan itu merupakan sabotase kedua terhadap Natanz dalam setahun. Itu juga mengikuti pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh di dekat Teheran pada bulan November kemarin, yang Iran juga menuduh Israel mengatur.

Setelah pembunuhan itu, parlemen garis keras Iran mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah Rouhani untuk membatasi inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pemerintah terus merekam fasilitas nuklirnya dengan kamera tetapi mengatakan akan menghancurkan rekaman itu jika sanksi tidak dicabut.

Iran juga memanfaatkan sentrifugal yang lebih maju dan telah meningkatkan pengetahuan teknis yang signifikan dalam satu tahun terakhir.

AS, Eropa, dan Rusia Mulai Khawatir

Pekan lalu, kekuatan AS dan Eropa mengutuk keputusan Iran untuk memproduksi logam uranium yang diperkaya dengan kemurnian 20 persen.

Mengutip BBC, dalam sebuah wawancara pada hari Senin kemarin (13/7), negosiator utama Rusia di Wina, Mikhail Ulyanov, mengatakan sekarang mulai kelihatan ada ‘alasan untuk khawatir’ daripada ‘penyesalan di kemudian hari’ tentang Iran jika menjauh dari ketentuan kesepakatan nuklir.

Iran telah berulang kali mengatakan program nuklirnya benar-benar damai, dan produksi logam uranium akan membantunya meningkatkan kualitas dan kuantitas radiofarmasi dan radioisotop industrinya.

“Alih-alih mengeluh tentang langkah-langkah Iran, yang merupakan akibat dari kurangnya kepatuhan terhadap komitmen oleh pihak lain, pihak lain harus segera kembali ke komitmen mereka sendiri,” kata juru bicara pemerintah Ali Rabiei pada hari Selasa (14/7), dikutip dari Aljazeera.

Muncul Harapan

Para penandatangan kesepakatan nuklir Iran 2015 yang dianggap merupakan ‘negara besar’ telah melihat harapan mereka untuk memulihkan perjanjian penting dengan peringatan penandatanganannya pada hari ini meskipun banyak faktor yang memperumit prosesnya.

Tanggal yang jelas belum diputuskan untuk memulai putaran ketujuh pembicaraan di Wina untuk menghidupkan kembali JCPOA.

Sementara semua pihak telah menekankan perlunya menetapkan kembali persyaratan penuh perjanjian untuk memverifikasi sifat damai program nuklir Iran dan memastikannya mendapat manfaat dari keuntungan ekonomi yang dijanjikan berdasarkan kesepakatan.

AS, yang meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan secara sepihak memberlakukan sanksi keras terhadap Iran telah mengatakan siap untuk putaran pembicaraan lain, yang difasilitasi oleh Uni Eropa, kapan pun Iran setuju untuk ‘berdiskusi’. Meskipun gara-gara sanksi itu yang menyebabkan Iran menolak untuk bernegosiasi dengannya secara langsung di Wina.

Menlu Zarif Mulai Terbuka

Menurut laporan dari AFP, Laporan triwulanan terbaru Kementerian Luar Negeri Iran kepada parlemen pada hari Senin (12/7) kemarin tampaknya mengkonfirmasi bahwa politik yang bermain di Teheran telah menyebabkan kesenjangan antara pembicaraan putaran keenam dan ketujuh.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menulis dalam laporannya – untuk pertama kalinya dipublikasikan secara keseluruhan lebih dari 200 halaman – bahwa banyak yang telah dicapai dalam pembicaraan Wina sejauh ini, tetapi ia berharap proses tersebut dapat “selesai” dalam waktu dekat.

Peran Ebrahim Raisi

Ebrahim Raisi, yang memenangkan kursi kepresidenan setelah pemungutan suara yang kontroversial pada 18 Juni lalu, akan mengambil kendali dari Presiden Hassan Rouhani yang moderat, yang telah memperjuangkan kesepakatan itu meskipun dikritik keras oleh lawan-lawan politiknya.

Raisi akan menjabat pada awal Agustus, setelah itu mencapai kesepakatan untuk memulihkan kesepakatan tampaknya lebih mungkin.

Sementara Zarif sendiri, dan diplomat penandatangan JCPOA lainnya, sebelumnya menyatakan harapan bahwa kesepakatan dapat dicapai sebelum Raisi menjadi presiden.

“Mencapai kesepakatan membutuhkan keberanian dan kesiapan untuk mengorbankan reputasi dan memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi,” tulis Zarif pada hari Senin dalam catatan terakhir yang jelas untuk para pengkritik garis kerasnya yang kini telah merebut kekuasaan di pemerintahan, parlemen, dan peradilan.

Pencabutan sanksi AS

Dalam laporan Aljazeera, faktor lain yang memperumit pembicaraan adalah lapisan sanksi yang dikenakan oleh AS, dan berbagai langkah yang telah diambil Iran untuk memajukan program nuklirnya dalam menanggapi sanksi atau serangan sabotase di wilayahnya.

Gelombang sanksi tanpa akhir yang diberlakukan, diterapkan kembali, atau diberi label ulang oleh pemerintahan Donald Trump memerlukan sekitar 1.600 sebutan, termasuk yang berkaitan dengan “terorisme” dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei bersikeras semua itu harus dicabut, setelah itu baru Iran akan “memverifikasi” pencabutan efektif mereka dan kemudian mengurangi langkah-langkah nuklirnya. Tidak jelas berapa lama proses verifikasi akan berlangsung.

Iran juga bersikeras pada komitmen AS untuk tidak mengingkari kesepakatan itu lagi di masa depan karena banyak Partai Republik dan kelompok lobi Israel di Washington, di samping sejumlah negara Arab, masih dengan keras menentang kesepakatan itu. Komitmen yang bersifat resmi oleh AS tampaknya tidak mungkin.

Namun menteri luar negeri Iran telah mengirim sinyal optimis tentang pencabutan sanksi.