Dewan Gereja Papua Minta Polda Tarik Pasukan dalam Pembebasan Pilot Susi Air

Berita Baru, Jayapura – Dewan Gereja Papua telah mengajukan permintaan kepada Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) agar menarik pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia-Polri (TNI-Polri) dari daerah konflik untuk memberikan jeda kemanusiaan dalam proses pembebasan Kapten Philips Max Mehrtens, seorang pilot Susi Air yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu, dewan gereja juga mendesak pembentukan tim independen untuk mengatasi situasi tersebut.

“Pada pertemuan antara Dewan Gereja dan Uskup Keuskupan Jayapura bersama Kapolda Papua, salah satu poin yang dibahas adalah perlunya menarik kembali semua anggota nonorganik dari daerah konflik sebagai langkah jeda kemanusiaan,” ujar Pastor John Bunay, Koordinator Sekretariat Keadilan dan Kebenaran Keuskupan Jayapura dikutip dari Tempo pada Minggu (14/5/2023).

Selain itu, Dewan Gereja Papua juga meminta Polda Papua untuk mengembalikan semua warga yang telah diungsikan ke kampung halaman masing-masing. Mereka juga menekankan pentingnya pembentukan tim independen yang dapat dipercaya oleh semua pihak untuk mengamankan pembebasan Kapten Philips.

John Bunay menyatakan, “Tim independen tersebut harus memiliki kepercayaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan pembebasan pilot yang disandera.”

Menanggapi pertemuan antara Dewan Gereja Papua dan Kapolda Papua, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak, menyatakan bahwa OPM hanya akan mengakui pembebasan Kapten Philips melalui negosiasi internasional.

“Seluruh elemen perjuangan bangsa Papua, LSM lokal, nasional, dan internasional harus secara demokratis menyetujui solusi yang telah disampaikan oleh OPM, yaitu melalui negosiasi internasional, dan semua pihak harus menekan pemerintah pusat agar mewujudkannya,” ungkap Jeffrey Bomanak dalam keterangan tertulisnya pada 13 Mei 2023.

Jeffrey juga menegaskan agar semua pihak tidak mengadakan pertemuan tertutup dengan pemerintah Indonesia terkait pembebasan Kapten Philips. Ia berpendapat bahwa TNI-Polri akan memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mengumpulkan informasi dan melegitimasi operasi militer.