Demokrasi dalam Bahaya, Ribuan Warga Israel Unjuk Rasa Memprotes Pemerintahan Baru PM Netanyahu
Berita Baru, Tel Aviv – Ribuan warga Israel unjuk rasa memprotes rencana pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mereka katakan mengancam demokrasi dan kebebasan.
Para pengunjuk rasa berkumpul di kota Tel Aviv pada Sabtu (7/1), beberapa hari setelah ia dilantik.
Para pengunjuk rasa mengacungkan spanduk dengan slogan termasuk “Demokrasi dalam bahaya” dan “Bersama melawan fasisme dan apartheid”.
Spanduk lain bertuliskan, “Perumahan, Mata Pencaharian, Harapan.” Beberapa pengunjuk rasa membawa bendera pelangi.
Unjuk rasa itu dipimpin oleh anggota parlemen Israel sayap kiri dan Palestina, Knesset.
Mereka mengecam Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang pada hari Rabu (5/1) meluncurkan perombakan sistem peradilan yang bertujuan untuk melemahkan Mahkamah Agung negara itu.
Kritikus menuduh pemerintah menyatakan perang terhadap sistem hukum, dengan mengatakan rencana itu akan merusak sistem check and balances Israel dan merusak institusi demokrasinya dengan memberikan kekuasaan absolut kepada koalisi pemerintahan yang baru.
“Kami benar-benar takut negara kami akan kehilangan demokrasi dan kami akan menjadi diktator hanya karena alasan satu orang yang ingin menyingkirkan pengadilan hukumnya,” kata Danny Simon (77 tahun), seorang pengunjuk rasa dari Yavne, Tel Aviv, seperti dikutip dari The Bussiness Standart pada Senin (9/1).
Dia merujuk pada Netanyahu yang didakwa atas tuduhan korupsi pada tahun 2021, tuduhan yang dibantah oleh perdana menteri.
PM Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri lebih lama dari siapa pun dalam sejarah Israel, memimpin negara itu dari 1996 hingga 1999 dan dari 2009 hingga 2021.
Pemerintahan barunya termasuk seorang politisi yang akhir tahun lalu mengakui penggelapan pajak serta beberapa tindakan pribadi yang benar, seperti orang yang pernah menyimpan potret di rumahnya tentang seorang pria yang membantai puluhan jemaah Palestina.
Para pengunjuk rasa pada hari Sabtu juga menyerukan perdamaian dan koeksistensi antara orang Yahudi dan warga Palestina di negara itu.
“Kita bisa melihat saat ini banyak undang-undang yang diadvokasi untuk melawan LGBTQ, melawan Palestina, melawan minoritas yang lebih besar di Israel,” kata Rula Daood dari Standing Together, gerakan akar rumput Palestina dan Yahudi.
“Kami di sini untuk mengatakan dengan lantang dan jelas bahwa kita semua, orang Arab dan Yahudi dan berbagai komunitas berbeda di dalam Israel, menuntut perdamaian, kesetaraan, dan keadilan,” tambahnya.