Dari Melbourne, Denny Indrayana Kirim Surat Cinta untuk Megawati

Berita Baru, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dari Melbourne, Australia, tertanggal  2 Juni 2023

Dalam suratnya, Denny Indrayana mengingatkan Megawati bahwa gerakan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berlangsung hingga saat ini.

Kepada Megawati, Denny Indrayana menyebut dirinya risau dengan kondisi hukum di Indonesia yang banyak bercampur dengan strategi politik 2024, termasuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal tersebut kemudian yang menjadi salah satu alasan Denny Indrayana bersuara membawa isu hukum ke ruang publik. Dengan harapan hukum di tanah air tidak diputuskan dalam ruang gelap.

“Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda,” kata sebagaimana dikutip dari suratnya untuk Megawati.

“Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi menjadi wacana politik, yang dapat berakibat pada penundaan pemilu,” sambungnya.

Menurut Denny Indrayana, siasat penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Berupa upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merebut Partai Demokrat.

Dijelaskan Denny, upaya Moeldoko merebut Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukanlah konflik internal partai. Sebab Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum, sementara ia bukanlah anggota Partai Demokrat.

“Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” terangnya.

“Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI Perjuangan melalui tangan Soerjadi,” ungkap Denny Indrayana kepada Megawati.

Denny Indrayana menilai, jika modus KSP Moeldoko merebut Demokrat dikabulkan oleh Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) akan berimbas pada penundaan pemilu. Sebab ia menduga Demokrat AHY dan pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang dirugikan tidak akan tinggal diam.

“Saya lihat, ibu (Megawati) paling tegas menolak presiden tiga periode, tegas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak,” tururnya.

“Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa. Silahkan ibu cek informasi, dan mohon hentikan siasat pandaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” pungka Denny Indrayana.