Budapest Pride: Ribuan Orang Hungaria Pawai Tolak UU Anti-LGBTQ

Berita Baru, Internasional – Ribuan orang Hongaria berkumpul untuk melakukan pawai tahunan “Budapest Pride” untuk mendukung orang-orang LGBTQ dan memprotes undang-undang yang membatasi pengajaran tentang homoseksualitas dan masalah transgender di sekolah.

Perdana menteri nasionalis Hongaria, Viktor Orbán, yang berkuasa sejak 2010, telah memperkenalkan kebijakan sosial yang katanya bertujuan untuk melindungi nilai-nilai tradisional Kristen dari liberalisme barat, yang memicu ketegangan dengan Uni Eropa.

Pawai Kebanggaan terakhir Budapest pada 2019, menarik 20.000 orang. Penyelenggara mengatakan pawai tahun ini akan jauh lebih besar.

Pawai Kebanggaan Budapest adalah protes terhadap undang-undang anti-gay, kata penyelenggara.

Komisi Eropa telah meluncurkan tindakan hukum terhadap pemerintah Orbán atas undang-undang tersebut, yang mulai berlaku bulan ini, dengan mengatakan itu diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai toleransi Eropa dan kebebasan individu.

Pada hari Rabu, para pengunjuk rasa yang berbaris melalui jalan-jalan di Budapest tengah mengatakan undang-undang itu memecah negara bekas blok Soviet dan sekarang menjadi anggota Uni Eropa.

 “Undang-undang itu keterlaluan. Kita hidup di abad 21, ketika hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Kami tidak lagi di masa komunis, ini adalah UE dan semua orang harus bisa hidup bebas,” kata Istvan (27), saat pawai bersama pacarnya.

Pemerintah Orbán Fidesz-Kristen Demokrat, yang menghadapi pemilihan sulit tahun depan, mengatakan hak-hak LGBTQ dan masalah sosial lainnya adalah masalah yang harus diputuskan oleh pemerintah nasional. Ia menyebut undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak, bukan menargetkan kaum homoseksual.

Penyelenggara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rapat umum itu akan menunjukkan penentangan terhadap “politisi yang haus kekuasaan” dan menolak intimidasi terhadap orang-orang LGBTQ.

 “Alih-alih melindungi minoritas, pemerintah Demokrat Fidesz-Kristen menggunakan undang-undang untuk membuat anggota komunitas LGBTQ terbuang di negara mereka sendiri,” kata mereka.

Orbán berutang beberapa keberhasilan pemilihannya ke garis keras pada imigrasi. Karena isu itu telah surut dari agenda politik, fokusnya telah bergeser ke gender dan seksualitas.

Boglarka Balazs, seorang ekonom berusia 25 tahun yang bergabung dalam rapat umum tersebut, mengatakan undang-undang tersebut adalah alat kampanye. “Ini tidak lebih dari pengalihan yang coba untuk menghancurkan negara. Ini provokasi karena pemilu,” katanya.

Sebuah survei bulan lalu oleh organisasi polling Ipsos menemukan 46% orang Hungaria mendukung pernikahan sesama jenis.

Lebih dari 40 kedutaan dan lembaga budaya asing di Hongaria mengeluarkan pernyataan yang mendukung festival Budapest Pride.

“Kami mendorong langkah-langkah di setiap negara untuk memastikan kesetaraan dan martabat semua manusia terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka,” tulis para penandatangan, termasuk kedutaan besar AS, Inggris dan Jerman.

Balint Berta (29), yang bekerja di pengecer pakaian, mengatakan undang-undang itu menciptakan ketegangan buatan di masyarakat. “Semakin politik menghasut ini, masyarakat akan berbalik dan orang-orang akan berbalik melawan satu sama lain setelah beberapa saat,” katanya.