BRIN Dorong Penguatan Produk Riset Lokal untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Berita Baru, Jakarta – Tantangan global serta kondisi sosial politik yang memengaruhi perekonomian Indonesia menuntut optimalisasi produk riset domestik. Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Aruminingsih, menekankan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor, khususnya bahan bakar mineral, mesin, dan produk pertanian, masih sangat signifikan. Hal ini diungkapkannya dalam Forum Diskusi Nasional bertajuk “Optimasi Pasar Produk Riset dan Inovasi pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Gedung B.J. Habibie Jakarta pada Jumat (1/11/2024), dikutip dari laman Berita Terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Kita memiliki potensi besar dalam pengembangan riset dan inovasi, namun perlu kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan. Peningkatan alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan, serta insentif bagi industri yang mendukung produk lokal, adalah langkah-langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor,” ujar Aruminingsih.

Menurut Aruminingsih, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan peningkatan proporsi pengeluaran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap PDB dari 0,28% menjadi 2,2%. Ia juga menyoroti tantangan rendahnya rasio sumber daya manusia peneliti yang berperan dalam inovasi teknologi.

Patria Susantosa, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, menjelaskan bahwa LKPP juga berupaya mendukung pemanfaatan produk lokal melalui transformasi pengadaan digital. “Transformasi ini bertujuan untuk mengubah secara radikal proses bisnis, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi dalam pengadaan. Selain memenuhi kriteria tepat waktu dan tepat kualitas, pengadaan kini mencakup objektif seperti value for money, pemberdayaan UMKM, serta dukungan terhadap riset dan inovasi,” jelas Patria.

Patria menambahkan bahwa tahun ini realisasi belanja pengadaan nasional hampir mencapai 600 triliun rupiah, atau sekitar 49,15% dari total anggaran. Untuk meningkatkan efisiensi, LKPP meluncurkan platform baru bernama Inaprok yang mengintegrasikan aplikasi pengadaan ke dalam satu sistem yang lebih sederhana.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Perindustrian melalui Kepala Pusat P3DN, Heru Kustanto, menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Heru menyebutkan bahwa dari anggaran pengadaan sebesar 2.000 triliun rupiah, prioritas diberikan kepada produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat mendorong investasi dan hilirisasi industri. Misalnya, di sektor mobil listrik, insentif pajak diberikan bagi kendaraan dengan TKDN minimal 40%. Ini berpotensi mendorong industri baterai lokal yang masih bergantung pada impor,” ungkap Heru. Ia juga menggarisbawahi pentingnya sertifikasi TKDN untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat industri lokal dan menciptakan pasar yang kuat bagi produk domestik di tengah tantangan global yang kian kompleks.