Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Wapres
Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Foto: Setkab)

Bertekad Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Sinkronisasi Data Pusat dan Daerah

Berita Baru, Jakarta – Tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Untuk mendukung hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

“Kalau untuk anggaran sebenarnya sudah cukup, tinggal kita upayakan supaya tepat sasaran, supaya data sinkron tentang siapa yang harus menerima,” tutur Wapres usai memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/09).

Lebih jauh, Wapres meminta sinkronisasi data pemerintah pusat dan daerah agar dapat dipercepat melalui upaya yang dilakukan secara bersama-sama.

“Ada dua upaya kita dalam melakukan penanggulangan, berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dan rapat ini juga untuk berkoordinasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.

Diketahui, Provinsi Jawa Barat memiliki lima kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan miskin ekstrem. Total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur 90.480 jiwa, Kabupaten Bandung 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu 106.690 jiwa, serta Kabupaten Karawang dengan 106.780 jiwa.

Wapres menyampaikan di waktu yang tersisa tiga bulan di tahun 2021 ini, pemerintah terus berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan untuk lima kabupaten Jawa Barat tersebut.

Maka, Wapres meminta Wakil Gubernur Jawa Barat, dan para bupati di wilayah prioritas agar dapat memastikan data seluruh rumah tangga miskin ekstrem agar dapat mengakses seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat, sehingga ada kesamaan antara data di pemda dan pemerintah pusat.

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024 Angka kemiskinan beberapa kota di Indonesia masih cukup tinggi, sebanyak empat persen dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 10 juta penduduk masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Untuk itu, pemerintah memiliki target di tahun 2024 agar tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen.

“Pemerintah menargetkan miskin ekstrem dapat mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang sedang menyelesaikan ini,” ucap Wapres.