Berjuang dari Kekerasan Geng, PM Jamaika Umumkan Keadaan Darurat Publik

Berita Baru, Internasional – Andrew Holness, Perdana Menteri Jamaika, mengumumkan keadaan darurat publik di ibu kota dan beberapa paroki di negara itu setelah meningkatnya kejahatan geng.

Keputusan tersebut memberi polisi kekuatan baru, termasuk izin untuk menangkap warga tanpa surat perintah dan menggeledah bangunan tanpa izin.

“Kami telah melihat peningkatan kegiatan kriminal di daerah ini dan ancaman terhadap properti dan dalam beberapa kasus gangguan publik,” kata Holness di tengah pengumuman.

Masalah geng bukanlah hal baru bagi Jamaika. Menurut data yang disediakan oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Karibia, sejak tahun 1970-an pembunuhan per kapita meningkat setiap tahun sekitar 4,4%.

Sementara pada tahun 1977 angka ini 19,8 per 100.000, pada tahun 2017 mencapai 60 per 100.000. Mayoritas pembunuhan ini terkait dengan kekerasan geng. Seperti yang ditunjukkan oleh para ahli, pada tahun 2009 geng telah bertanggung jawab atas sekitar 52% dari semua pembunuhan di Jamaika.

Seperti dilansir dari Sputnik News, potret sosiologis anggota geng yang khas, menurut para ahli, adalah sebagai berikut: seorang laki-laki di bawah usia 35 tahun, dari komunitas ekonomi yang sulit, yang berpendidikan rendah dan tidak bekerja secara resmi.

Umumnya, anggota baru geng direkrut pada usia muda. Geng memposisikan diri di dekat sekolah untuk mengesankan anak laki-laki dan memikat mereka.

Jumlah geng juga meningkat setiap tahun. Geng yang paling terkenal adalah Geng Klansman, Geng Satu Orde dan geng Kelelawar Tikus.

Sebagian besar, geng ini terletak di ibu kota Kingston dan paroki St. Andrew. Kelompok-kelompok ini terlibat dalam berbagai macam kegiatan ilegal, termasuk penjualan narkotika, prostitusi dan pembunuhan.

Penipuan, pemerasan dan lotere menyumbang sebagian besar pendapatan geng. Menurut Departemen Luar Negeri AS, turis Amerika kehilangan sekitar $300 juta akibat penipuan lotere Jamaika setiap tahun. Penipuan ini bermula dari para penjahat yang berteman dengan calon korban, dan kemudian meyakinkan mereka bahwa mereka memenangkan lotre, tetapi harus melakukan pembayaran awal untuk membuka blokir uang yang mereka menangkan.

Pemerintah Jamaika telah berusaha untuk mengalahkan kejahatan terorganisir selama beberapa waktu. Pada Februari 2022, Mahkamah Agung Jamaika mengadili puluhan tersangka anggota geng. Mereka didakwa atas kasus pembakaran, pembunuhan dan pemerasan kriminal. Persidangan mengejutkan bangsa dengan penggambaran grafis kejahatan geng. Misalnya, terdakwa membual satu sama lain tentang pembunuhan saingan.

Sidang ini menjadi mungkin berkat reformasi hukum pidana, di mana pemerintah memperkenalkan amandemen yang memungkinkan saksi untuk tidak mengidentifikasi diri mereka dengan nama. Juga hakim diberi kekuasaan untuk menghukum berdasarkan pelanggaran yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terus meningkat, sejak ekonomi Jamaika yang dulu sangat bergantung pada turis, dilanda pandemi Covid.