Benrok, Polisi Brasil Tembakan Gas Air mata dan Peluru Karet Kepada Masyarakat Adat

Berita Baru, Internasional – Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan peluru karet kepada aktivis yang menolak undang-undang baru, yang akan merusak perlindungan hukum untuk wilayah adat, serta membukanya untuk pertanian komersial dan pertambangan.

Protes telah berlangsung selama dua minggu terakhir. Pada Selasa (22/6), awan tebal gas air mata menyelimuti para demonstran, termasuk anak-anak dan orang tua, saat polisi berusaha membersihkan kamp di Brasília, tempat protes berlangsung.

“Kami dikejutkan dari belakang dengan bom gas dan peluru karet. Orang-orang terluka dalam konfrontasi itu,” kata pemimpin adat Dinamam Tuxá. “Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, dengan kekerasan dari polisi.”

Cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana pengunjuk rasa berlari dan berteriak di tengah awan gas. Tuxá mengatakan bahwa polisi terus menembakkan gas dan peluru karet, bahkan setelah salah satu pengunjuk rasa jatuh ke tanah. Para pengunjuk rasa melawan dengan busur dan anak panah.

Tiga pengunjuk rasa terluka, demikian juga tiga polisi yang terkena panah, kata polisi.

Terlepas dari konfrontasi yang memanas, pengunjuk rasa kembali ke jalan pada hari Rabu (23/), dengan para wanita pribumi menyerahkan bunga kepada petugas polisi.

“Kami kembali dengan lebih banyak orang dan menjadi lebih kuat. Ini adalah perjuangan kami, perlawanan, nyanyian dan spiritualitas, dan kami bergabung untuk mencegah pemungutan suara,” Sônia Guajajara, ketua Asosiasi Masyarakat Adat (Apib), mengatakan.

RUU yang dikenal sebagai PL 490/2007, telah dipertimbangkan sejak 2007 dan diusulkan oleh lobi pertanian Brasil yang kuat. RUU tersebut kemudian mendapat dorongan di bawah pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro, yang telah berulang kali menyerukan peraturan yang lebih longgar di Amazon Brasil. .

Bolsonaro telah berulang kali meremehkan penduduk asli Brasil – membandingkan mereka dengan hewan di kebun binatang, menyebutnya “manusia prasejarah” – dan mengawasi upaya untuk membongkar Funai, lembaga yang sudah kekurangan dana yang seharusnya melindungi lebih dari 300 suku Brasil.

Jika disetujui, undang-undang tersebut akan memunculkan hambatan baru terhadap pengakuan resmi wilayah adat baru, dan membuka lahan kepada masyarakat non-adat untuk mengembangkan kegiatan ekstraktif, termasuk pertambangan, pertanian komersial dan proyek infrastruktur skala besar.

“RUU tersebut dapat melukai masyarakat adat sampai mati,” kata anggota kongres dan pemimpin adat Joenia Wapichana.