Ketua Komisi X DPR RI Dukung Upaya Keterbukaan informasi Kampus

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan bagi institusi publik agar senantiasa transparan dalam menyampaikan informasi. Keberadaan UU ini sejak awal didedikasikan untuk mendorong institusi publik agar bekerja secara transparan dan akuntabel, khususnya perguruan tinggi selaku instansi akademik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda dalam sebuah seminar yang dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga dengan tajuk “Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi: Menyikapi Persoalan Transparansi Birokrasi Kampus” pada Senin (26/9/2022).

Syaiful menegaskan seharusnya kampus terus berbenah agar menjadi motor penggerak transparansi publik. Salah satu hal yang menodai institusi pendidikan menurutnya adalah kasus suap yang menimpa Rektor Universitas Lampung.

“Kejadian di Lampung sangat menodai dunia kampus,” tegas Syaiful.

Untuk menerapkan keterbukaan informasi, menurut Syaiful kampus masih tergolong instansi yang relasi kuasanya tidak begitu rumit sebagaimana institusi pemerintah lainnya.

“Kampus dan para intelektual harus didorong agar menjadi bagian dari politik kesejahteraan Indonesia. Kampus sebenarnya yang dapat menormalkan Indonesia,” jelasnya.

Syaiful juga mendorong agar kampus menjadi laboratorium keterbukaan informasi publik yang pada akhirnya akan menjadi contoh bagi instansi lain agar melakukan hal yang sama.

Senada dengan Syaiful, Divisi Seknas FITRA, Gurnadi Ridwan mengatakan dalam konteks keterbukaan informasi di ranah kampus, mahasiswa menjadi pengawas dalam persoalan transparansi.

“Mahasiswa dalam kehidupan akademik di kampus menjadi pengawas transparansi publik yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan kampus,” tuturnya.