Bank Dunia: Indonesia Perlu Mewaspadai Situasi Global

Berita Baru, Jakarta – Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 berlanjut hingga awal 2022 dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen pada kwartal pertama (year on year/yoy). Meski demikian, Indonesia perlu mewaspadai situasi global untuk menjaga ketahanan pertumbuhan ekonominya.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan dalam Laporan Bank Dunia yakni Indonesia Economic Prospects Juni 2022 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada 5,1 persen pada 2022 dan 5,3 persen pada 2023.

“Seiring dengan adanya tekanan terkait penurunan kondisi ekonomi global, inflasi yang lebih tinggi, dan pengetatan keuangan eksternal yang mulai membebani, menurut laporan Indonesia Economic Prospects yang dirilis hari ini. Risiko terhadap prospek terlihat mengarah ke bawah,” kata Kahkonen, Rabu (22/6).

Menurut laporan tersebut, peningkatan permintaan di dalam negeri yang terjadi sejak akhir tahun lalu akan meringankan tekanan yang dirasakan oleh sektor swasta, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami kerugian yang tidak proporsional selama masa pandemi. Pemulihan di dalam negeri juga memungkinkan terjadinya konsolidasi fiskal, sementara kebijakan keuangan terus mengakomodasi secara tepat. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan pinjaman dari bank yang mendukung pemulihan.

Akan tetapi, serangan Rusia di Ukraina telah menambah tantangan yang sebelumnya diakibatkan oleh pandemi. Harga komoditas mengalami peningkatan tajam dan tampaknya akan terus berada pada tingkat yang tinggi pada 2022-2023.

Sementara Indonesia mendapatkan keuntungan jangka pendek dari harga komoditas yang meningkat, harga-harga di dalam negeri mulai naik dan pendanaan luar negeri menjadi lebih ketat. Hal ini memperberat tantangan kebijakan terkait dengan meningkatnya subsidi energi serta halangan bagi kebijakan moneter. Laporan itu membahas ke dua hal tersebut dengan mendalam.

Satu Kahkonen menambahkan, meskipun pertumbuhan diproyeksikan mengalami peningkatan di 2022, perkembangan global terus menimbulkan risiko terjadinya penurunan yang signifikan, yang dapat berakibat besar bagi pemulihan jangka panjang Indonesia.

“Adalah penting untuk mepertahankan reformasi kebijakan struktural untuk mendukung pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan kepada stimulus makroekonomi jangka pendek,” kata Kahkonen.

Ia memaparkan, meskipun subsidi energi dapat membantu menahan lonjakan harga dalam jangka pendek, adanya reformasi subsidi juga tetap diperlukan. Adanya rencana exit (exit plan) yang mendorong perubahan dari pemberian manfaat secara umum menjadi dukungan yang lebih terarah untuk masyarakat yang miskin dan rentan adalah hal yang penting..

Selain itu, sektor keuangan yang stabil dan berfungsi dengan baik menjadi kunci pemulihan dari krisis COVID-19 dan menuju pertumbuhan perekonomian jangka panjang, termasuk melalui investasi di bidang-bidang layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. IEP edisi Juni 2022 berfokus pada berbagai upaya untuk memperdalam sektor keuangan untuk mempertahankan momentum pemulihan dari pandemi.

“Meskipun sektor keuangan Indonesia telah terbukti dapat bertahan selama pandemi, berbagai upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala struktural perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” ucap Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia danTimor-Leste, Habib Rab.

Menurut Habib Rab, upaya reformasi yang terarah dapat menjadikan sektor keuangan lebih dalam, lebih efisien, serta lebih berketahanan.

Laporan itu, merekomendasikan tiga pilar reformasi untuk memperkuat sektor keungan Indonesia. Pilar pertama difokuskan pada peningkatan permintaan dan penawaran keuangan melalui peningkatan akses dan penggunaan jasa keuangan, perluasan dan peningkatan kualitas produk-produk pasar keuangan, dan mobilisasi tabungan jangka panjang.

Pilar kedua difokuskan pada peningkatkan alokasi sumber daya dengan mendorong persaingan di sektor perbankan, memperkuat kerangka kepailitan, dan memperkuat perlindungan konsumen.

Pilar ketiga difokuskan pada penguatan ketahanan sistem keuangan untuk menghadapi guncangan dengan peningkatan efektivitas pengawasan di sektor keuangan, memperkuat kerangka kesiapan krisis serta resolusinya, dan mendorong pengelolaan risiko terkait iklim dan bencana alam.