Banjir Jabodetabek, KMS: Perlu Langkah Tepat dan Konkrit

Berita Baru, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang didalamnya terdiri dari LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center for Urban Studies menyampaikan bela sungkawa kepada korban banjir yang terjadi di Jabodetabek awal tahun ini.

Pihaknya meminta kepada pemerintah lintas provinsi dan pemerintah pusat untuk lebih serius dalam mengatasi banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya.

“Koalisi menyarankan kepada pemerintah agar menuntaskan pemulihan pasca bencana. Mitigasi hingga musim penghujan selesai, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah agar hal serupa tidak terulang di masa depan,” tulis KMS dalam siaran pers, Senin (06/01).

Menurut KMS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaukan usaha-usaha guna mengantisipasi adanya banjir di musim penghujan saat ini. Namun hal itu tidaklah cukup, diperlukan adanya koordinasi lintas provinsi.

“Diperlukan koordinasi lintas provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) untuk mengatasi banjir. Hal mana yang belum dilakukan oleh tiga pemerintah daerah tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, normalisasi sungai yang telah diimplementasi dalam rupa betonisasi dan tannggulisasi Sungai Ciliwung, bukanlah satu-satunya opsi dalam menangani banjir Jakarta karena normalisasi justru mempercepat agar aliran air ke Teluk Jakarta, serta menambah beban pada muara kanal-kanal Jakarta seperti Banjir Kanal Barat.

“Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan bahwa dalam menangani masalah ini Pemerintah Pusat harus mengambil peran, salah satunya dengan membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim.

“Masyarakat dan para pengambil kebijakan hendaknya tidak terseret pada kepentingan politik sesaat yang tidak bermanfaat,” ungkapnya.

“Banjir memang tidak memandang status sosial dan ekonomi, namun pada akhirnya orang miskin dan kelompok rentanlah yang paling rawan menjadi korban,” pungkas.