Banggar DPR Kesal, Serapan Belanja Negara Rendah

Berita Baru, Jakarta – Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Ratna Juwita Sari menyayangkan masih rendahnya kinerja penyerapan belanja negara yaitu sekitar 75,68% dari pagu yang ditetapkan dalam Penjabaran APBN 2022.

“Kita semua tahu bahwa tahun 2022 masyarakat masih berada dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Patut disayangkan kalau realisasi belanja negara masih rendah, padahal masyarakat sebagai penerima manfaat sangat membutuhkan manfaatnya untuk dapat bangkit lebih cepat,” ungkap Ratna Juwita dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12).

Sebagaimana laporan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 31 Oktober 2022 realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.181,57 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp2.351,09 triliun. Setara dengan 75,68% dari pagu yang ditetapkan dalam Penjabaran APBN 2022 yaitu sebesar Rp3.106,43 triliun.

Secara khusus Anggota Fraksi PKB itu mengkritik realisasi belanja non-kementerian/lembaga yang baru mencapai 67,68%, termasuk realisasi belanja kementerian/lembaga yang belum mampu menembus angka psikologis 80%.

“Dalam kondisi sulit seperti ini, masyarakat seharusnya dapat menerima manfaat langsung dari belanja negara, agar daya beli mereka terus terjaga. Rendahnya realisasi belanja tersebut, membuat masyarakat dihilangkan kesempatannya untuk menerima manfaat oleh pemerintah,” imbuh Ratna.

Lebih lanjut legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mempertanyakan janji Presiden dan Menkeu yang akan melakukan reformasi struktural dalam kebijakan APBN. 

Pasalnya, setiap tahun usulan belanja selalu dinaikkan, tetapi realisasinya tidak sepenuhnya berkualitas dan berkontribusi penuh terhadap sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya perlu mempertanyakan lagi, mana realisasi dari komitmen Presiden dan Menkeu yang akan melakukan reformasi struktural pada kebijakan APBN, kalau faktanya masih demikian,” gugat Ratna.

Melihat rendahnya kinerja penyerapan tersebut, Ratna meminta pemerintah untuk mengevaluasi belanja pemerintah pusat. 

Bahkan menurutnya, apabila tidak mampu merealisasikan belanja dengan berkualitas, lebih baik dialihkan menjadi tambahan Dana Desa, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Sudahlah, melihat pemerintah pusat tidak mampu merealisasikan belanja dengan baik, saya minta dialihkan saja menjadi Dana Desa. Lebih konkrit manfaatnya. Ingat, ini duit rakyat,” pungkas Ratna.