Bambang Brodjonegoro Resmikan Sekolah Terintegrasi di Nabire

    Nabire
    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sedang meresmikan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama di SMA Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), Kamis (8/8) - bappenas.go.id

    Beritabaru.co, Nabire – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Papua, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meluncurkan dengan resmi Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama di SMA Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Adhi Luhur, Nabire, Kamis (8/8).

    Peluncuran tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan menjadikan SMA Katolik non pemerintah sebagai sekolah percontohan.

    “Kami menyadari sekolah swasta, dalam hal ini SMA Adhi Luhur Nabire punya keterbatasan, akan sangat sulit untuk APBD provinsi/kabupaten/kota disalurkan ke SMA swasta. Apalagi, harus ada biaya operasional karena adanya asrama. Semangat kami adalah selalu mengajak pihak non pemerintah dalam mengejar target pembangunan”. Ujar Menteri Bambang dalam sambutan pembuka.

    Untuk itu, lanjutnya, ia mengapresiasi dukungan para guru besar dan dosen yang tergabung dalam IASA (Indonesia American Society of Academics) serta Tanoto Foundation yang telah menyukseskan program tersebut.

    Dukungan swasta dalam sekolah terintegrasi berpola asrama ini membuktikan bahwa setiap instansi atau individu bisa berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan.

    Berita Terkait :  Pemkot Bandung Naikkan PAD Rp197,52 miliar

    Sekolah berjalan dengan metode terintegrasi, di mana setiap kurikulum harus bisa menangkap dinamika global dan perkembangan dunia internasional, namun di sisi lain tidak meninggalkan kearifan lokal, terutama di ekstrakurikuler.

    Selain mendapatkan hard skills di dalam kelas, siswa sekolah terintegrasi berpola asrama juga akan mendapatkan soft skills seperti kepemimpinan dan pramuka untuk meningkatkan daya saing lulusan.

    Langkah ini juga dipilih sebagai terobosan dan inovasi paradigma pembangunan untuk mendukung implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. [Ahsin Huda/Siaran Pers]

    - Advertisement -

    Tinggalkan Balasan